Megawati Inginkan Pilpres Lebih Dulu

Sanur– Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginginkan penyelenggaraan pemilihan presiden diadakan lebih dahulu sebelum pemilihan umum untuk anggota legislatif. Kedua pemilu itu tak perlu dilaksanakan berbarengan, seperti pemilu sebelumnya.

Usulan itu dilontarkan Megawati dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI-P yang berlangsung tertutup di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Minggu (7/1). Sejumlah peserta rakernas membenarkan adanya usulan itu ketika dikonfirmasi Kompas. “Itu baru usulan internal, belum menjadi keputusan partai,” kata Sekretaris Jenderal PDI-P Pramono Anung.

Wakil Ketua Fraksi PDI-P DPR Ramson Siagian pun membenarkan adanya gagasan itu. Ia berpendapat, gagasan Megawati rasional karena akan memperkuat sistem presidensial. Dalam sistem presidensial, peran eksekutif harus lebih dominan dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

Soal waktu pemilu, menurut dia, itu bisa dibicarakan dalam pembahasan revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Pemilihan presiden atau pilpres, misalnya, bisa diadakan tiga bulan lebih awal dari pemilu legislatif. “Konsekuensinya, masa jabatan presiden dikurangi tiga bulan. Bisa juga masa jabatan DPR yang ditambah tiga bulan,” ujarnya.

Gagasan ini dilatarbelakangi evaluasi Pilpres 2004. Saat itu banyak kader dan simpatisan PDI-P tidak lagi all out mendukung perolehan suara Megawati dalam pilpres karena kehabisan tenaga dan finansial.

Calon presiden

Rakernas PDI-P kali ini, selain membahas revisi paket undang-undang bidang politik, juga menentukan kriteria calon presiden pada Pemilu 2009. Tetapi, dalam pemandangan umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P umumnya mengusulkan Megawati sebagai calon presiden lagi.

“Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) mengusulkan Ibu Megawati untuk calon presiden 2009,” kata Andreas Pareira, anggota Komisi I DPR. Rapat itu dipimpin Mangara Siahaan, Emir Moeis, dan Firman Djaya Daeli.

Pemandangan umum yang disampaikan DPD juga senada. Hingga semalam setidaknya 20 DPD menyampaikan pandangannya dan sebagian besar menjagokan Megawati kembali.

DPD itu antara lain Nanggroe Aceh Darussalam, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Banten, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Papua. Suara dari DPD lain diperkirakan juga akan mendukung Megawati.