Mulyana Siap Beber Dana Asing
JAKARTA — Mulyana W Kusumah, mantan ketua Pokja Dana Kampanye KPU (Komisi Pemilihan Umum), punya pengakuan menarik seputar aliran dana asing yang masuk ke tim sukses capres-cawapres dalam Pemilu 2004. Menurut dia, setidaknya ada dua cara masuknya dana asing tersebut. Pertama, melalui tim sukses daerah. Kedua, bisa melalui LSM pemantau pemilu dari LSM asing, warga negara asing, serta pemerintah asing. Selain itu, kata dia, ada sekitar 60 LSM asing yang menjadi pemantau pemilu yang tentu dananya tak diperoleh dari dalam negeri.
“Mereka mengaku independen. Tapi, dari catatan kami, ada kecenderungan mereka tidak murni independen dan cenderung partisan,” ungkap Mulyana yang saat ini dipidana di Rutan Salemba dalam kasus dugaan korupsi kotak suara pemilu dan penyuapan auditor BPK Khairiansyah Salman tersebut.
Apakah tim SBY-Kalla termasuk yang menerima aliran dana asing tersebut? Mulyana tidak berani menjawab. “Semua dokumen tentang itu (aliran dana asing ke tim sukses daerah) ada di KPU. Semoga masih tersimpan rapi di sana,” ujar Mulyana yang memang mengetahui persis seputar aliran dana kampanye tersebut. Dia siap menjadi saksi untuk memperjelas aliran dana asing tersebut. ’’Itu pun jika diizinkan pihak berwenang,’’ tegasnya.
Dia menyatakan, ketika menjadi ketua Pokja Dana Kampanye KPU, dirinya sulit mengaudit aliran dana asing yang masuk ke tim sukses daerah. Sebab, dalam UU Pilpres, wewenang KPU tak menjangkau tim sukses di daerah. Selain itu, karena keburu dibui, Mulyana tak sempat menelusuri aliran dana tersebut melalui audit investigatif serta jawaban PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).
Namun, kata dia, itu bukan hambatan. Dia tetap bisa mengklarifikasi berdasar dokumen-dokumen di KPU. ’’Karena itu, asalkan diizinkan pihak berwenang, saya siap membeber dokumen-dokumen itu. Dengan catatan, (dokumen tersebut) masih terpelihara rapi di KPU,’’ ungkapnya.
Bagaimana nasib dokumen dana kampanye? Ketika dihubungi JPNN tadi malam, Sekjen KPU Aries Djaenuri mengungkapkan, data-data soal dana kampanye masih tersimpan di KPU dan terbuka untuk umum. “Saya kira masih ada,” tegasnya. Sayangnya, dia tak bersedia mengomentari lebih lanjut pernyataan Mulyana yang mengungkapkan bahwa dokumen itu bisa membeber fakta-fakta seputar aliran dana asing yang masuk ke tim sukses capres. “Bukan kapasitas saya untuk menjawab,” ujarnya.
Akbar Bela SBY
Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membantah timnya dalam Pilpres 2004 menerima dana dari DKP (Departemen Kelautan dan Perikanan) dibenarkan Akbar Tandjung. “Sepengetahuan saya, tidak ada tim SBY yang menerima aliran dana DKP,” kata Akbar kepada wartawan di sela acara deklarasi Barisan Indonesia (Barindo) Maluku Utara di Restoran Floridas Ternate, Sabtu lalu. Menurut Akbar, hanya Fuad Munawar Nuh (saat ini sekjen DPP KNPI) yang pernah menerima dana dari DKP. Fuad memang mengaku menerima Rp150 juta dari DKP. Itu diterima Fuad ketika masih menjadi staf khusus SBY saat mencalonkan diri sebagai presiden dalam Pilpres 2004. Tapi, Fuad menegaskan bahwa dana yang dia terima dari DKP tidak ada kaitannya dengan pencalonan SBY.
“Dana itu diterima Fuad dalam rangka tugas beliau melakukan survei tentang potensi nelayan di Pantai Utara. Bukan dalam kapasitas Fuad menjadi tim sukses SBY,” kata Akbar. ”Faktanya, dia (Fuad Munawar) tidak menjadi anggota tim sukses SBY karena tidak masuk dalam daftar tim sukses SBY,” ujar Akbar. Karena itu, ujar Akbar, KPU (Komisi Pemilihan Umum) perlu memberikan penjelasan agar polemik itu tidak berkepanjangan. ”Kalau Amien (Amien Rais, Red) merasa tidak puas karena memiliki bukti-bukti yang kuat, bawa saja ke proses hukum,” tambah Akbar.
Karena itu, mantan ketua DPR itu menambahkan, KPU-lah yang harus mengklarifikasi aliran dana capres. ”Ini agar perseteruan Amien Rais dengan Presiden SBY seputar aliran dana nonbujeter DKP tidak berkepanjangan,” ujarnya.
Penjelasan KPU itu, kata Akbar, penting untuk membantu mengklarifikasi polemik aliran dana DKP. ”Karena itu, apa yang dikatakan Amien Rais seolah-olah Pak SBY mendapatkan uang atau aliran dana dari DKP, saya kira KPU bisa memberikan penjelasan apa betul begitu,” kata Akbar.
Din Minta Diselesaikan di Jalur Hukum Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengaku prihatin dengan polemik seputar aliran dana nonbujeter DKP. Sebab, ada kecenderungan mengarah pada disharmoni antar kekuatan politik bangsa. “Polemik dana DKP dan bantuan asing untuk Pilpres 2004 sangat memprihatinkan dan potensial mendorong pada konflik politik tajam,” ujar Din dalam keterangan pers di Jakarta, kemarin.
Kondisi tersebut berpotensi membawa kerunyaman dan kerugian bagi bangsa. Menurut Din, polemik yang sehat sebenarnya baik untuk pengembangan demokrasi. Apalagi polemik itu rasional dan bersifat kritik membangun dengan argumen dan bukti yang akurat. “Tapi, kalau polemik bersifat emosional dan tendensius untuk saling menjatuhkan, hal itu sangat buruk bagi pengembangan demokrasi dan budaya politik yang beretika,” ujarnya.
Karena itu, Din minta para elite politik, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Ketua MPR Amien Rais, dapat saling menahan diri dan menghentikan polemik yang tidak konstruktif bagi bangsa yang sedang dilanda banyak masalah, baik akibat bencana alam maupun sosial ekonomi.
Sebagai jalan keluar, Din berharap masalah yang muncul diselesaikan melalui jalur hukum agar semua pihak mengungkapkan kebenaran dan kejujuran demi keadilan. “Dapat juga diselesaikan secara kekeluargaan sebagaimana watak bangsa dan ajaran agama,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir mengaku siap mempertemukan Amien dengan SBY. “Sebagai orang yang lebih muda, saya akan terus mendorong agar terjalin komunikasi antara presiden dan para tokoh senior bangsa seperti Pak Amien,” jelasnya. (ein/ward/agm/fai/adb/jpnn)
