Pemilih Cukup Tunjukkan KTP
Warga pemegang kartu tanda penduduk DKI Jakarta bisa menggunakan hak pilihnya meski tidak memiliki kartu pemilih. Syaratnya, namanya harus tercantum dalam daftar pemilih tetap atau DPT.
Demikian dikatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Juri Ardiantoro, Selasa (7/8) di Jakarta. DPT Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2007 disusun KPU DKI Jakarta.
Warga yang akan menggunakan hak pilihnya dalam pilkada, Rabu ini, tetapi belum memiliki kartu pemilih, dapat mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) dan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP)-nya. Jika namanya ada dalam DPT, ia bisa memilih. Namun, tutur Juri, jika namanya tidak tercantum dalam DPT, warga itu tak bisa menggunakan hak pilihnya.
Menurut Juri, kebijakan pemakaian KTP sebagai identitas pemilih ditetapkan 30 Juli lalu. Kebijakan ini diambil karena ada persoalan dalam distribusi kartu pemilih meskipun tidak signifikan. “Masih dalam batas manusiawi,” ujarnya.
Juri menyatakan, DPT diambil dari data Pemilu 2004 yang diperbarui melalui data kependudukan DKI Jakarta dan diperbarui lagi oleh KPU DKI Jakarta menjadi DPT untuk Pilkada DKI Jakarta 2007. Setiap warga Jakarta yang belum memegang kartu pemilih hingga masa pencoblosan, kata Juri, dijamin bisa menggunakan hak pilihnya melalui DPT yang terdapat di TPS masing-masing.
Keluhkan kartu pemilih
Kebijakan penggunaan KTP sebagai kartu pemilih itu adalah jawaban atas kegundahan Aditya (25), warga Kelurahan Grogol, Jakarta Barat, dan sebagian warga Jakarta lain, yang hingga Selasa belum menerima kartu pemilih. Aditya, misalnya, mengaku tiga anggota keluarga yang tinggal serumah dengannya telah mendapat kartu pemilih, tetapi ia belum.
“Kenapa dengan membawa KTP saja tidak cukup untuk memilih? Tambahan tiga hari dari KPU terlalu mepet. Sosialisasinya kurang. Jadi, kebanyakan orang baru pada tahu adanya perpanjangan di hari kedua. Lagi pula, banyak orang terlalu sibuk sehingga tak mengecek DPT,” kata Aditya.
Kartu pemilih yang diterima warga pun banyak yang salah cetak atau justru kartu pemilih diberikan kepada warga yang sudah tak berhak. “Keluarga saya di rumah ada enam orang, tetapi hanya dua yang mendapat kartu pemilih. Saya dan tiga saudara saya tak dapat. Justru kakak yang sudah meninggal tercantum di DPT. Padahal, saya dapat kartu pemilih saat Pemilihan Presiden 2004,” kata Sigit (30), penduduk Sunter Agung, Jakarta.
Kartono (43), warga Petamburan I, Tanah Abang, Jakarta, mengaku mendapat kartu pemilih, tetapi dua anaknya tak kebagian. Saat melapor ke ketua RT setempat, ia dan anak-anaknya diminta datang ke TPS yang ditentukan dengan membawa KTP. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara akan mengecek dalam DPT. Jika namanya ada, mereka boleh memilih.
Di Kelurahan Tomang, Jakarta Barat, sejumlah warga juga resah karena belum memiliki kartu pemilih meski merasa memenuhi ketentuan untuk ikut dalam pilkada. M Yusuf (84), warga Tomang, mengakui, dari 11 anggota keluarganya yang mempunyai hak pilih, hanya enam orang yang memiliki kartu pemilih.
Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tomang Muchtar (67) mengakui ada kesalahan pendataan dan sedang diperbaiki. Namun, warga tetap bisa menggunakan hak pilihnya.(ONG/**/NEL/MZW/WARD/NWO)
