Semua Ingin Jadi Matahari

Pertengahan 2002. Publik politik geger. Adalah Indira Damayanti Sugondo yang punya lakon. Ia tanpa basa-basi mengungkap adanya praktik suap yang dilakukan para mitra kerja DPR kepada kalangan anggota dewan. Sebagai buktinya, ketika itu, bersama tiga rekannya, Indira mengembalikan amplop yang diserahkan oleh BPPN.

Tindakannya membeberkan praktik suap tak hanya menuai pujian, tapi juga kecaman. Bahkan, beberapa di antaranya dilakukan oleh sejawat separtainya sendiri. Masa lalunya diungkit-ungkit. Motifnya dipertanyakan.

Per 1 Juli 2002, perempuan kelahiran 9 Februari 1951 ini memutuskan untuk mengundurkan diri dari DPR dan juga menyatakan keluar dari PDIP. Ia mengaku frustasi karena partainya tak lagi berpihak pada wong cilik.

Selepas dari DPR, Indira kembali menjadi Dirut PT Andrawina Prajasarana, sebuah perusahaan katering yang pelanggannya kebanyakan berasal dari perusahaan minyak. Ketika menjadi anggota DPR, ibu dari 4 anak ini melepaskan seluruh jabatannya di perusahaan yang didirikan pada tahun 1985 lalu itu.

Ketika ditemui berpolitik.com di kantornya di bilangan Ampera, Jakarta Selatan, mantan pramugari ini bicara banyak hal, dari mulai soal partai hingga kasus Lapindo. Berikut nukilan wawancarannya:

Apa aktivitasnya sekarang?

Saya sekarang bikin partai baru. Namanya Partai Demokrasi Pembaruan (PDP). Kalau orang-orang seolah-olah melihat kita sebagai sempalan PDIP, sebenarnya kita sudah jauh dari itu. Konstituen kita cukup beragam. Kita juga terus berupaya menarik orang-orang muda, mahasiswa dan juga pemilih pemula agar mau bergabung.

Kita menjauhkan diri dari kesan sempalan PDIP karena memang orang-orang yang terhimpun di PDP itu bukan semata-mata (mereka) tidak puas dengan keadaan PDIP saja, walaupun sebagian besar pendirinya itu adalah orang-orang eks PDIP yang tidak puas dengan kepemimpinan Mega. Sebut saja, misalnya, Arifin Panigoro, dan Sophan Sopian.

Kita punya cita-cita untuk menghimpun semua orang-orang yang bergerak di politik, terutama mereka yang telah mencoba untuk eksis pada pemilu 2004 dengan bendera nasionalis, untuk bergabung bersama kita. Dari pada kecil-kecil nggak sampe 1% lebih baik bergabung. kita nggak punya mimpi muluk. Katakanlah kalau misalnya threshold-nya 3% dinaikan menjadi 5%, ya mungkin juga sebesar itulah targetnya. Tapi kan kalau lebih banyak ikon yang berhimpun kemungkinan kita bisa mendapatkan simpati masyarakat.

Kalau untuk saya pribadi, kebangkitan orde baru dengan partai-partai politik baru perlu dicermati. Dulu PKPB sekarang ganti lagi namanya yang mirip. Wiranto bikin Hanura. Itu kan namanya kebangkitan orba. Terus terang gejala ini bikin saya miris. Apa yang salah sih dengan reformasi yang
telah kita lakukan? Saya sangat percaya dengan reformasi. Masih banyak yang mendukung reformasi tapi memang kekuatan orba ini bukan sekedar ideologis saja.

Mereka kita pahami sebagai sebuah kelompok. Dulu kita namakan mereka sebagai status quo. Tapi,kini tentu bukan status quo lagi. Mereka lebih leluasa bergerak. Soalnya, mereka didukung dengan kemampuan keuangan yang luar biasa sekali.

Partai-partai yang mengusung agenda reformasi kini tidak berdaya karena kurang darah, kurang peminat dan sebagainya. Ini pekerjaan rumah yang besar sekali buat kita, terutama untuk membangkitkan keinginan berpolitik pada anak-anak muda. Mereka sudah tidak percaya lagi dengan dunia politik. Jika mereka yang muda-muda dan idealis tak mau lagi bergabung dengan partai politik maka parpol akan dipenuhi orang-orang yang oportunis.

Meski begitu, saya masih menaruh harapan. Tentu saja tidak untuk jangka pendek, melainkan untuk jangka panjang. Yaitu membangun partai politik yang baik, tangguh, idealis dan punya pijakan yang lebih bisa diterima masyarakat, terutama oleh kalangan anak muda.

Kecenderungan umumnya memang banyak orang apatis terhadap partai politik. Menurut Mbak, apa yang membuat mereka begitu semakin antipati terhadap politik?.

Karena mereka banyak berharap pada saat reformasi bergulir pada 1998 lalu. Ketika itu, mereka menaruh harapan yang besar pada partai-partai politik yang jumlahnya banyak. Namun, dalam waktu singkat mereka langsung dikecewakan. Kinerja DPR periode 1999-2004 tidak menghasilkan sesuatu yang berarti. Malah tidak mengesankan adanya reformasi di negeri ini.Kalaupun ada perubahan, tapi itu tak cukup besar mengubah bangsa ini. Persoalan yang paling besar kan menyangkut ekonomi. Tapi, perubahan yang terjadi
tidak tercermin pada perekonomian rakyat.

Yang justru menonjol adalah pertarungan politik. Semuanya berlomba-lomba mencari pengaruh, mencari uang untuk diri sendiri dan juga untuk partainya. Ini membuat citra reformasi menjadi buruk karena pelakunya adalah mereka mengusung agenda reformasi itu sendiri.

Kita bisa lihat sendiri bagaimana PDIP dan PAN yang notabene mengusung reformasi juga bermain-main untuk kepentingan golongannya masing-masing. Ironisnya, banyak kalangan mahasiswa, anak muda dan juga rakyat jelatan mengaku tidak percaya dengan kiprah para parpol pengusung reformasi namun dalam praktiknya mereka melakukan hal yang sama. Kita bisa lihat banyak demonstrasi, unjuk rasa dan sebagainya buntutnya juga soal uang. Ini pekerjaan rumah untuk kalangan NGO. Saya dekat dengan mereka, tapi menurut saya, NGO yang baik itu bisa dihitung dengan jari.Di antara yang sedikit itu kita bisa sebut Kontras dan ICW. Di mata masyarakat, citra NGO juga buruk karena dianggap bermain politik.

Pembenahan apa yg bisa dilakukan agar kondisinya menjadi lebih baik, jika tak mau disebut menjadi ideal?

Dari dulu biangnya nomor satu adalah pendidikan. Anak-anak kita tidak dididik dengan baik sehingga menyadari bahwa keadaan bangsa hari ini akibat dari minimnya pendidikan. Dasar pendidikan kita tidak mengacu pada sesuatu yang sifatnya jangka panjang. Lihat saja, umpamanya, soal buku sejarah yang terus diubah-ubah. Buat saya ini sih permainan politik. Mereka sebetulnya tidak berhak menentukan sejarah semaunya sendiri. Tapi kenyataannya itulah yang terjadi.

Kalau kondisi ekonomi masyarakat yang sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan kita benahi, saya kira dunia politik pun bisa menjadi lebih baik. Lihat saja, kasus PDIP. Pada tahun 1999, pendukung mereka kebanyakan berasal dari lapisan bawah. Meskipun dia tukang becak atau supir taksi, mereka bukan tak melek politik. Tapi, lantaran tingkat kesejahteraannya turun, kesadaran politik mereka juga turun. Soalnya, skala prioritasnya berubah. Memang benar mereka masih bersedia ikut kegiatan politik, tapi demi mengisi perut. Kan malah kian parah jadinya.

Apakah itu artinya jika mau proses demokrasi menjadi lebih baik lagi maka persyaratan utamanya adalah adalah memperbaiki ekonomi nasional?

Keduanya harus berjalan bersamaan dan tak bisa saling mendahulukan. kalau mau balik seperti dulu pada masa orba, kita kan sejahtera tapi tidak boleh menuntut minta demokrasi. Apakah ini bisa kita terima?

Tapi, adalah juga benar demokrasi menghendaki agar rakyat tidak kelaparan. Ini merupakan pekerjaan rumah setiap pemerintahan. Intinya, bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa harus memasung praktik demokrasi.

Tanpa bermaksud membela, saya melihat jika dibandingkan dengan zamannya Megawati, masih lebih bagus pada saat ini. Tapi, pemerintahan SBY tak boleh berpuas diri. Soalnya, masih banyak masyarakat yang hidupnya masih serba kekurangan, kemiskinan juga bertambah. Dalam kondisi seperti ini, SBY kan tidak bisa tiba-tiba bilang, “Demokrasinya disudahi saja ya. Sekarang saya mau berkuasa dengan cara-cara yang otoriter tapi kalian saya jamin bisa makan.” Jika seperti itu, sama saja artinya kita balik seperti zaman dulu.

Ngomong-ngomong, masih suka mengamati DPR? Apa ada perkembangan yang menjanjikan ketimbang sebelumnya?

Ini justru yang sedang menjadi pertanyaan saya juga. Saya lihat makin banyak orang-orang pintar yang duduk di DPR. Tetapi, justru semakin sedikit yang vokal. Dulu, pada periode 1999-2004,banyak sekali peliputan tentang aktivitas anggota DPR.Sekarang, tidak sesemarak dulu. Kalaupun ada lontaran wacana, orangnya yang itu-itu saja. Saya merasa ada peredaman.

Dahulu, setiap kita ngomong tentang suatu masalah, biasanya menjadi diskursus yang menyedot perhatian orang. Misalnya kasus Trisakti, Semanggi I dan II (TSS). Pembahasannya cukup seru karena juga melibatkan berbagai tindakan. Waktu itu, DPR memanggil Prabowo, Wiranto, dll.

Ketika itu, ada rekayasa luar biasa untuk mengarahkan bahwa TSS bukanlah pelanggaran berat. Sidang-sidang DPR jadinya seperti menjadi panggung untuk membersihkan nama-nama yang disangka bertanggungjawab dalam kejadian itu. Kita sudah memberikan perlawanan yang gigih, namun tetap kalah. Tapi,perkembangan kasus ini diikuti orang banyak berkat liputan intensif dari media.

Kita lihat sekarang.Sulit untuk mengharapkan ada pembelaan yang lebih besar. Mereka yang menghendaki TSS bukanlah pelanggaran HAM berat malah lebih kuat lagi. Respon publik juga terbatas karena publikasi media tak seintensif dulu. Saya khawatir DPR akan balik seperti dulu lagi, jadi “tukang stempel” saja.

RUU paket politik saat ini tengah digodok tim ahli dari Depdagri. Dalam rancangan itu, tidak hanya capres yang dipersyaratkan harus berpendidikan minimal Sarjana. Calon anggota DPR dan DPD juga. Menurut Anda bagaimana?

Saya tidak bisa mengatakan syarat sarjana itu tidak penting, itu tetap penting. Soalnya, dibutuhkan skill dan intelektual yang cukup tinggi dan latar belakang akademis yang luas untuk menangani urusan anggaran ataupun mengawasi pemerintahan. Tapi jangan lupa juga bahwa itu bukan satu-satunya syarat yang diperlukan. Ada juga yang pendidikannya kurang tapi punya wawasan yang cukup luas dan berakal tajam. Pada akhirnya justru merekalah yang kerap bisa meneruskan apa yang menjadi keinginan rakyat dibandingkan mereka yang bergelar sarjana, profesor atau doktor tapi tak mengerti keinginan rakyat karena memang tak berinteraksi dengan rakyat.

Menengok ke belakang lagi, soal heboh amplop waktu itu. Tak sedikit yang bilang, Anda dan kawan-kawan punya banyak pilihan untuk menolak pemberian amplop. Soalnya Anda kan terbilang berkecukupan hidupnya

Kalau saya sih jawabannya sederhana saja. Apa karena miskin maka anggota dewan boleh terima amplop? Kita kan harus melihat dulu motivasi dari pemberian itu. Kalau ada yang tanpa sebab tiba-tiba datang memberi amplop, kita harus bertanya, kamu minta apa dari saya.

Fraksi PDIP itu kan fraksi pemerintah, jadi harus setuju dengan keputusan pemerintah. Oleh sebab itu, kalau PDIP saja disogok apalagi partai lain. Pakai logika saja deh. kalau kita saja dikasih 1000 dollar, apalagi partai golkar yang berkuasa dikomisi IX, mereka dikasih berapa?

Menurut saya, itu bantahan atau pemaafan yang tidak masuk akal dan tidak bisa diterima semua orang. Itu yang saya sesalkan mengenai mentalitas anggota DPR. Saya harus mengakui,memang kawan-kawan yang kerja dengan orang lain akhirnya menerima uang itu.

Ada yang berpendapat, keberadaan fraksi itu lebih banyak menghambat kinerja anggota dewan dalam melayani konstituennya. Karena itu, ada usulan untuk menghapus saja keberadaan fraksi di parlemen. Menurut Anda?

Saya setuju. Fraksi itu bisa dibuat sebagai kelengkapan administrasi saja. Secara filosofis, seharusnya orang partai yang sudah sampai di DPR, mereka itu kan menjadi wakilnya rakyat bukan sekadar mewakili daerah pemilihannya atau sekadar wakil dari partainya saja. Kalau sudah jadi anggota dewan, seharusnya (kepentingan)partai tidak lagi menjadi prioritas. Yang jadi prioritas adalah kepentingan rakyat.

Kalau buat saya sebagai anggota partai, karir puncak dalam berpolitik adalah menjadi wakil rakyat. Kita harus punya komitmen yang sama ketika sudah menjadi anggota dewan. Mari kita lepaskan semua jabatan-jabatan di struktur partai karena dengan begitu kita bisa fokus menjadi anggota dewan. Bagaimanapun, tanggung jawab seorang anggota dewan saja sudah begitu banyak.

Saya setuju keberadaan kita di dewan merupakan merupakan perpanjangan tangan partai. Tapi, itu kantidak lantas membuat kita harus mengisi pula struktur kepemimpinan di partai. Posisi-posisi itu kan bisa diisi oleh kader-kader partai yang punya prestasi politik.

Pada awal pembicaraan, Anda menyebut bahwa idealnya yang satu haluan sebagai nasionalis bisa bergabung dalam satu partai saja. Kenyataannya, itu kan tak bisa. Apa sih kesulitan terbesarnya?

Kesulitan utamanya terletak pada sifat manusia itu sendiri. Semuanya mau jadi matahari. Kalau tujuannya mau menyatukan mereka yang berideologi nasionalis dalam satu partai, tapi tidak ada yang mau saling mengalah,ya tidak bakal tercapai. Coba bayangkan, seandainya, Eros, Rahmawati, Sukmawati dan yang lain-lain mau bersatu, hasilnya pasti lain. Saya harus akui, jangankan di partai lain, di PDP saja, masih banyak yang ingin jadi matahari.

Masih yakin, partai-partai yang mengusung paham nasionalisme bisa bertahan dari gempuran partai-partai yang berbasis agama?

Kita memang tak bisa menawarkan sesuatu yang sifatnya bakal mendapat balasan di akhirat nanti. Tapi, menurut saya, nasionalisme itu sendiri ada pada hati setiap orang. Itu yang harus kita olah. Bagi saya, di dalam lubuk hati setiap orang pasti ada kecintaan terhadap negara, seperti juga kecintaan terhadap agamanya. Menurut saya, wajar-wajar saja kalau kita bangkitkan kembali.

Hanya saja, nasionalisme hari ini bisa diterjemahkan dalam banyak hal. Saya percaya, bangsa Indonesia yang menyatakan dirinya negara agraris hari ini hanya sedikit sekali bergantung hasil-hasil pertanian. Lahannya bermasalah, belum lagi gangguan alam berupa banjir. Para petani juga punya tradisi sendiri dalam menanam. Ketika pasokan dari produksi dalam negeri kurang, kita terpaksa impor. Tapi, lantas diprotes karena dianggap tak melindungi petani. Padahal, impor terjadi karena tingkat produktivitas yang rendah.

Nah, maksud saya, nasionalisme hari ini bisa berupa pembelian perusahaan-perusahaan perberasan di negara-negara tempat kita mengimpor beras, misalnya. Jadi, kita membeli pada perusahaan Indonesia yang
beroperasi di luar negeri. Ini bukan berarti kita mengabaikan nasib petani sendiri. Tapi, bagaimanapun, petani beras punya ketergantungan yang tinggi terhadap faktor alam. Kalau curah hujannya tinggi, kebanjiran. Kalau musim kemarau berkepanjangan, sawahnya pun puso.

Petani sudah saatnya tidak cepat mengeluh. Saya punya contoh yang bagus. Di daerah Cianjur, ada satu produsen beras. Dia membatasi jumlah produksinya hanya beberapa ton saja. Tapi, karena berasnya enak, tidak perlu sibuk memasarkan, para pembelinya yang justru berdatangan untuk membeli. Artinya, petani pun perlu meningkatkan daya saingnya.

Terkait soal ini, saya merasa ada yang nggak klop soal ketahanan pangan. Di satu pihak, menteri pertanian berupaya keras menggenjot produks petani dan minta produksi petani dibeli Bulog. Tapi, Bulog nggak mau beli beras petani karena menilai produksi petani mutunya tidak bagus. Di lain pihak, impor beras justru jadi lahan korupsi. Dari dulu sampai sekarang, Bulog itu jadi “generator” duitnya pemerintah.

Sebagai pelaku bisnis, bagaimana Anda menilai kondisi ekonomi saat ini?

Ada tindakan SBY yang cukup berani, yaitu waktu mengganti Menko Ekonomi. Budiono itu orang yang cukup realistis. Begitu juga dengan Sri Mulyani yang berani buat gebrakan-gebrakan. Dia berani bilang tidak kepada DPR. Penggantian itu merupakan salah satu hal positif yang sudah dilakukan SBY di bidang ekonomi. Secara umum dapat dikatakan, relatif baik. Apalagi kurs rupiah terhadap dollar relatif stabil dan bank-bank sudah mulai membuka kucuran kredit untuk membiayai proyek-proyek.

Terakhir, bisa kasih sedikit komentar soal Lapindo?

Saya tidak mengerti apa dengan pemberitaan tadi pagi (ia menyebut nama sebuah stasiun televisi). Kayaknya mereka kurang mendapat informasi yang lengkap. Medco dan Lapindo (Bakrie Group) sudah menandatangani perjanjian mengenai operationship. Intinya, Lapindo harus bertanggung jawab penuh terhadap apa yang mereka lakukan dalam proses pengeboran. Kedua, Medco secara tertulis sudah mengingatkan, jika Lapindo mau terus mengebor hingga kedalaman 8500 feet ke atas, maka harus memakai casing. Ini sudah menjadi prosedur dan dan juga sudah dijelaskan mengapa pengerjaannya harus dilakukan secara hati-hati. Di atasnya ada pemukiman penduduk.

Medco sebelumnya punya pengalaman serupa di Bontang, Kalimantan Timur. Blow up juga dan benar-benar tenggelam daerah sekitarnya.Tapi, waktu itu tidak ada yang protes. Soalnya di atasnya tidak ada pemukiman penduduk. Dalam tiga bulan, blow up itu bisa dihentikan, soalnya Medco segera meminta bantuan pakar dari luar negeri yang sudah punya reputasi menangani kasus semacam ini. Memang, bayarannya mahal, tapi terbukti kerjaannya. Lantarannya blow up-nya bukan karena kecerobohan, seluruh biaya
ditanggung pihak asuransi.

Ini berbeda dengan kasus Lapindo. Medco sudah memberikan peringatan dini dan terjadi akibat kecerobohan. Sudah begitu, sudah ada pernjanjian operationship tadi. Jadi, gila saja kalau masih menuntut Medco harus bertanggung jawab. Yang juga harus dipertimbangkan, Medco itu merupakan publik. Kalau kasus Lapindo itu berkelanjutan, yang dirugikan adalah anggota masyarakat yang punya saham di perusahaan ini.