Berebut Simpati Menjelang Pemilu 2009
JAKARTA – Langkah Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla yang menemui korban lumpur Lapindo secara terpisah menjadi bola panas. Sejumlah aktivis yang ikut mendampingi korban menilai presiden dan Wapres telah terjebak dalam lomba rebutan pencitraan.
Ray Rangkuti dari Gerakan Kaum Muda (GKM) yang turut mengadvokasi korban selama di Jakarta menilai, pertemuan SBY dengan para korban merupakan politik pencitraan paling vulgar. Masyarakat luas, kata dia, telah lama mencatat pernyataan Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng bahwa masalah lumpur Lapindo bukan wilayah presiden. Tetapi, setelah persoalan ganti rugi disepakati bersama antara Wapres Kalla dan Menko Kesra Aburizal Bakrie, tiba-tiba presiden mengundang para korban ke istana.
“Ini politik pencitraan paling norak yang diperlihatkan presiden,” ujar Ray. Menurut dia, pencitraan kedua pemimpin nasional itu berkaitan untuk menarik simpati rakyat menjelang Pilpres 2009.
Tuduhan rebutan simpati tersebut dibantah Menteri PU Joko Kirmanto. Menurut Joko, tidak ada perebutan simpati karena prosedurnya setelah bertemu Wapres, mereka bertemu presiden.
Namun, Ray tetap menangkap kesan pencitraan politik sangat kental. Tidak ada perkembangan apa pun dari pertemuan antara presiden dan warga Perum TAS. Sebab, semua kesepakatan sudah diselesaikan saat bertemu dengan Wapres. “Saya sendiri awalnya mengira bahwa pertemuan warga Perum TAS dengan presiden akan memberikan solusi lebih baik. Ternyata sama saja, hanya mengulang kesepakatan sebelumnya,” tandas Ray yang juga masuk dalam koalisi rakyat Jawa Timur di Jakarta itu.
Dia mengatakan, rakyat akan mencatat banyak kejadian penting yang dijadikan objek pencitraan pemerintah. “Kita tahu banyak persoalan di Indonesia ini diselesaikan Kalla, yang kemudian diklaim menjadi keberhasilan pemerintah yang dipimpin SBY. Mulai Aceh, tsunami, gempa Jogja, hingga lumpur Lapindo ini,” tandas mantan anggota Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) tersebut.
Dia justru melihat pencitraan seperti yang dilakukan SBY akan kontraproduktif bagi citra pemerintah secara keseluruhan. “Bayangkan dampak psikologisnya. Dua jam berbeda, dua pejabat tinggi di Indonesia melakukan kegiatan yang sama di tempat berbeda. Seharusnya kan salah satu saja,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Ketua DPR Agung Laksono membantah isu SBY dan Kalla rebutan simpati korban lumpur Lapindo. Pandangan seperti itu dinilai Agung sangat berlebihan dan mengada-ada. “Saya kira itu hanya didramatisasi saja. Saya kira keduanya sudah ada pembicaraan pendahuluan,” jelasnya di gedung DPR Senayan, Jakarta, kemarin.
Agung juga mengatakan bahwa dirinya telah mendengar Presiden SBY dan Wapres Kalla berkomunikasi melalui telepon sebelum menerima perwakilan warga Perum TAS. “Semuanya sudah direncanakan dengan baik. Tidak ada rebut-rebutan,” tukasnya
