Kekuatan Presiden adalah Kelemahannya

Saya mesti memulai analisis ini dengan pernyataan yang mungkin membingungkan. Kekuatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah kelemahannya. Kelemahan Presiden adalah kekuatannya.

Sejak terpilih melalui pemilihan langsung tahun 2004, Presiden Yudhoyono (dan Wakil Presiden M Jusuf Kalla) sebenarnya memiliki basis legitimasi yang kuat. Mereka memenangi hampir 61 persen suara pemilih.

Oleh karena itu, pemerintahan sejatinya memiliki fondasi politik yang kuat. Namun, kombinasi di antara presidensialisme dan sistem multipartai memaksa siapa pun yang terpilih sebagai presiden dan wapres untuk bertemu dengan dua tantangan dengan segenap risikonya: koalisi dan kohabitasi.

Koalisi adalah keperluan sekaligus kebutuhan. Setiap presiden membutuhkan koalisi yang kuat walau ia memiliki basis dukungan populer dari pemilih. Tanpa koalisi yang kuat, kebijakan pemerintahan bisa saja terhambat oleh resistensi politik dari partai di legislatif. Koalisi diperlukan untuk memelihara hubungan dan saling menukar konsensi politik dengan partai yang kekuatannya terfragmentasi di lembaga legislatif.

Tantangan berikut adalah kohabitasi, yang sejatinya biasa terbangun dalam semipresidensialisme, saat perdana menteri terpilih melalui pemilu legislatif dan presiden yang dipilih langsung berasal dari partai berbeda. Karena itu, keduanya memiliki kecenderungan ideologi atau setidak-tidaknya orientasi kebijakan yang berbeda. Keduanya mau tak mau harus membangun kohabitasi: “hidup satu rumah” dengan membangun persamaan di tengah perbedaan mereka.

Sukses kohabitasi meningkatkan kapabilitas sistem politik dan memapankan demokrasi. Gagal kohabitasi bisa memfasilitasi beragam persoalan, dari perkara kecil hingga krisis kenegaraan yang serius.

Sistem pemilu presiden yang kita miliki cenderung mendorong calon dan partai memasangkan kandidat presiden/wapres dari satu partai lebih. Persekutuan antarpartai dan kelompok kepentingan pun tidak terhindarkan. Presiden dan wapres terpilih, yang berasal dari partai berbeda, dituntut mengompromikan kepentingan mereka dan partainya. Kohabitasi menjadi risiko tak terhindarkan.

Begitulah, Presiden Yudhoyono dan Wapres Kalla mesti berhadapan dengan dua tantangan itu dengan segala risikonya. Setelah nyaris 2,5 tahun menjalankan pemerintahan, ternyata kekuatan Presiden adalah kelemahannya dan kelemahan Presiden adalah kekuatannya.

Kekuatan Presiden

Presiden kuat dalam posisinya sekarang dari ancaman pemecatan formal lembaga legislatif atau dari ancaman resistensi politik partai, antara lain karena kelemahan kepemimpinan politik Presiden, terutama menghadapi lembaga legislatif, partai, dan berbagai kelompok kepentingan di seputar pemerintahan.

Presiden selalu berusaha memuaskan semua pihak. Presiden berusaha bersikap baik pada partai untuk melemahkan oposisi politik atas dirinya. Ia berusaha menjaga hubungan yang manis dengan berbagai kelompok kepentingan yang dipandangnya penting untuk meminimalkan gangguan terhadap pemerintahan. Ini kelemahan kepemimpinan Presiden, tetapi menjadi sumber kekuatannya.

Oleh kelemahan itu, Presiden tidak perlu pecah kongsi dengan usahawan besar, terutama yang juga menduduki jabatan politik. Pengusaha bermasalah semestinya dihadapi pemerintah dengan ketegasan dan pemberian sanksi, termasuk jika perlu, dengan pemecatan dari jabatan politiknya. Dalam praktik, Presiden justru cenderung membela mereka. Kelemahan kepemimpinan ini memperkuat posisi Presiden karena ia tak kehilangan loyalitas politik dan finansial dari usahawan, termasuk untuk menghadapi Pemilu 2009.

Presiden juga semestinya bertindak tegas kepada semua pembantunya yang bermasalah yang berasal dari partai. Tetapi, ia tak mau mencederai dukungan partai. Ia menjaga agar langkah dan kebijakannya senantiasa mengakomodasi kepentingan pragmatis partai. Presiden lemah, tetapi justru ini yang menjadi sumber kekuatannya. Dukungan partai pun terpelihara.

Rakyat mafhum, ada menteri terbelit persoalan hukum. Ada menteri terbelit penyelewengan birokrasi atas kekuasaannya mengendalikan superbirokrasi dalam kabinet. Ada menteri tak cakap mengelola kementeriannya sehingga publik mesti menanggung ekses mismanajemen kebijakannya. Ada menteri yang tak menunjukkan prestasi. Alih-alih bertindak tegas, Presiden mempertahankan mereka dan membelanya dari segenap kritisisme. Karena kelemahan ini, dukungan partai pun terjaga.

Presiden Yudhoyono senang membikin senang partai. Kelemahan Presiden menjadi kekuatannya. Pemerintahannya bertahan dengan oposisi minimal.

Kelemahan Presiden

Kekuatan Presiden sejatinya juga kelemahan terpentingnya. Memerintah tidak hanya memelihara dukungan politik dari kelompok kepentingan, politisi, dan partai, tetapi juga kerja manajemen kebijakan, pengelolaan dukungan publik, serta pembuktian kuatnya kepemimpinan.

Memerintah tak hanya menjaga dukungan politik untuk membikin pemerintahan yang stabil dan terjaga dari berbagai rongrongan politik oposisi, tetapi adalah juga mengelola kebijakan, membangun kualitas kebijakan, dan membuktikan dampak positif kebijakan itu terhadap hajat hidup orang banyak. Memerintah bukan sekadar butuh kecakapan menjaga koalisi, melainkan terutama kepandaian meluaskan implikasi positif dari kepemimpinan terhadap sebanyak mungkin orang yang dipimpin. Kelayakan kepemimpinan bukan diukur dari dampaknya terhadap sang pemimpin dan orang di sekitarnya, melainkan dari implikasinya terhadap masyarakat yang lebih luas.

Di situlah letak persoalan terpenting kepemimpinan Presiden Yudhoyono. Kepandaiannya mengelola dukungan politik mesti dibayar mahal dengan lemahnya manajemen pemerintahan, rendahnya kualitas kebijakan, dan lemahnya kepemimpinan politik. Kekuatan Presiden pun menjadi sumber dari kelemahannya.

“Teori” kekuatan dan kelemahan Presiden ini bisa menjelaskan sikap dan langkah Presiden di seputar peristiwa politik belakangan ini, mulai dari isu perombakan kabinet hingga melorotnya popularitas Presiden berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Pada titik itulah, peringatan Warren Bennis, ahli pembangunan organisasi, kepemimpinan dan perubahan dalam Why Leaders Can’t Lead (1989) menjadi relevan. Ia menulis, pemimpin adalah seseorang yang melakukan sesuatu yang benar. Manajer adalah seseorang yang mengerjakan sesuatu secara benar. Kedua peran itu krusial, tetapi keduanya berbeda secara tegas. Saya sering menemukan seseorang yang berada di posisi puncak yang mengerjakan sesuatu yang salah secara baik.

EEP SAEFULLOH FATAH, Pengajar Ilmu Politik Universitas Indonesia