Kemenangan Aburizal Bakrie
Kekuasaan mutlak adalah milik Tuhan sebab Dia Maha Adil sementara manusia dapat dipastikan memiliki potensi untuk menyeleweng & berbuat tidak adil jika kekuasaan tak terbatas berada ditangannya, fenomena inilah yang dikhawatirkan banyak pihak dengan terpilihnya Aburizal Bakrie sebagai ketua umum Golkar. Seperti telah diketahui bahwa sosok ketum Golkar yang baru ini sangat dekat dengan presiden terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga bisa diduga pada akhirnya Golkar akan merapat kepada pemerintahan yang baru.
Jauh hari sebelum itu, PDI-P yang pada periode pemerintahan 2004 – 2009 menempatkan posisinya sebagai oposisi, pihak yang kritis kepada kebijakan-kebijakan eksekutif tampaknya pada periode pemerintahan kali ini sudah mulai terlihat untuk merubah statusnya, dari oposan menjadi mitra pemerintah, hal tersebut terlihat dari dukungan Partai Demokrat saat pemilihan ketua MPR, yang ujungnya memuluskan Taufik Kiemas, seorang petinggi partai banteng menjadi ketua MPR menggantikan Hidayat Nurwahid, meski tidak ada sikap resmi apakah PDI-P masih akan beroposisi atau mengganti haluan menjadi koalisi, namun setidaknya dukungan PD bukanlah cek kosong, yang diberikan cuma-cuma tanpa pamrih sedkitpun.
Jika dua partai besar seperti Golkar & PDI-P mulai terlihat merapat kepada pemerintahan yang baru akan dilantik pada waktu dekat ini, maka fenomena itu bisa merupakan bencana demokrasi yang patut diwaspadai, bagaimana tidak ? Jika tak ada lagi pihak yang mau mengontrol pemerintah sebagai oposisi di parlemen, maka kekuasaan akan sangat kuat bagi eksekutif yang berakibat mandulnya fungsi pengawasan dari para wakil rakyat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah pada periode mendatang.
Bisa dibayangkan bencana apa yang akan terjadi jika potensi kekuasaan yang kuat itu kemudian tidak memiliki batasan yang kuat pula dari para oposan, bisa-bisa negara ini menjadi negara otoriter yang mengabaikan nasib rakyat kecil, meski dugaan ini terlihat sangat jauh dari kondisi indonesia namun potensi terburuk itu bisa saja terjadi.
Jika peran parlemen mandul dalam melakukan pengawasan kepada pemerintah maka jangan heran jika parlemen jalanan akan marak pada masa-masa mendatang. Rakyat yang merasa aspirasinya tidak diperjuangkan oleh para anggota dewan yang terhormat dapat dipastikan akan melakukan aksi-aksi demonstrasi turun ke jalan, yang itu bisa menjadi potensi chaos apabila tidak dikelola dengan baik.
Sekarang kepada siapa kita berharap ? Bagi saya berharap munculnya gerakan politik yang mengacu kepada kebenaran adalah jawaban yang paling afdol untuk pertanyaan tsb. Di antara sekian banyak partai politik yang berkantor di gedung Senayan, pasti ada partai politik yang memiliki idealisme untuk menjadikan Indonesia lebih baik pada masa mendatang, meski saat memperjuangkan idealisme itu sering mereka dituduh plin-plan, plintat-plintut, tidak jelas dalam bersikap & bahkan pengkhianat, karena katanya mitra koalisi kok juga kritis di parlemen ? Tak ada yang mengerti jalan perjuangan mereka, sebab mereka tidak memakai logika politik yang biasa dipakai di negeri ini, jika jadi mitra koalisi maka segala kebijakan pemerintah harus didukung 100 % terlepas dari apakah kebijakan itu baik untuk rakyat atau tidak, mereka menggunakan logika kebenaran, bahwa tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila dalam rangka bermaksiat kepada Tuhan.
