Opini & Catatan
5 mnt baca • 2 pembaca

Kepemimpinan SBY Kembali Disorot

Wardoyo, S.I.Kom.
Wardoyo, S.I.Kom. Ketua PWI Kabupaten Banyuasin - Periode 2025–2028
Selasa, 17 April 2007

Jika sekumpulan tokoh bertemu lantas berdiskusi yang terlontar umumnya pasti rentetan kritik dan bongkahan kegundahan melihat Indonesia yang masih mangkrak .Sebaliknya, para pendukung pemerintah, pasti tak terima dituding kinerjanya melempen. ini perasaan umum yang berlaku, tidak saja oleh pendukung SBY-Kalla hari ini, tetapi juga para pendukung Soeharto pada era orde baru.

Yang menyedihkan, jika kemudian perhatian lebih ditujukan kepada siapa-nya ketimbang apanya. Ketika orang seperti Ali Sadikin atau Solihin GP memberikan kritiknya terhadap pemerintahan Soeharto, tak sedikit yang mencibir keduanya sebagai orang-orang yang terjangkit post powe syndrom. Apalagi jika dikaitkan posisi sebelumnya yang terhitung sebagai jajaran pembantunya Soeharto juga. Jika hari ini yang bicara pedas adalah orang macam Amien Rais, Try Soetrisno ataupun Akbar Tandjung, sinisme yang sama dengan mudah menyeruak.

Sekaitan itu, menarik untuk mencermati ajakan pengamat politik, Sukardi Rinakit. Dia justru menganjurkan lebih banyak dan lebih sering kali publik menyuarakan kritik adan aspirasinya. Ini tentu bukan sebuah provokasi untuk mendongkel SBY-JK. Bagi Sukardi, pemerintah SBY-JK tak boleh gagal.

“Mereka adalah presiden-wakil presiden yang pertama dipilih langsung oleh rakyat. Jika mereka gagal, rakyat bisa tak percaya dengan proses demokrasi,” ucapnya tatkala memberikan sambutan dalam acara peluncuran 3 buku yang diselenggarakan Sugeng Sarjadi Syndicate (SSS), Jumat lalu(13/4) di Hotel four Season, Jakarta.

Seusai peluncuran buku-buku bertajuk “Speaks Up” (Tim SSS), “Cabut Mandat”(Yop Pandie) dan “Siapakah Kita” (Radhar Panca Dahana) itu, dilangsungkan diskusi yang menghadirkan Amien Rais, Akbar tandjung, Eros Djarot yang dipandu oleh Sugeng Sarjadi. Secara khusus, Sugeng kemudian meminta Try Soetrisno yang hadir sebagai undangan untuk ikut menjadi pembicara. Dalam diskusi itulah, para tokoh ini kembali menyuarakan kegundahannya.

Bangsa Masokis

Apa yang menjadi kegundahan Amien Rais? Mantan ketua MPR ini secara konsisten kembali menyuarakan keprihatinannya melihat Indonesia terus dipreteli. Apalagi setelah UU PMA diloloskan DPR. Bagi mantan Ketua Umum PAN ini, aturan pemberian HGU hingga 95 tahun sungguh membuatnya magsyul. Keprihatinannya itu sejalan dengan masih berlanjutnya penguasaan sumber daya alam Indonesia ditangan perusahaan asing.

Amien menilai Indonesia sudah menjadi bangsa yang masokis.”Kita terus dipecundangi, tapi herannya malah makin bangga. Apa yang menyebabkan semua ini? Soalnya, sudah tak ada lagi kejernihan moral untuk melihat mana yang baik dan buruk,” keluhnya.

Mantan Ketua DPR Akbar Tandjung menyorot makin jauhnya realisasi janji-janji kampanye yang pernah dilontarkan SBY-Kalla.Ia mencontohkan bagaimana layanan transportasi yang masih jauh dari memadai. Dia lantas menunjukkan bagaimana layanan kereta di Shanghai. Di sana, ada kereta api dari bandar udara ke tengah kota yang bisa menempuh jarak 30 km dalam waktu 7,5 menit saja. “Kok, gini aja tidak bisa, “gugatnya.

Mantan Wapres Try Soetrisno menilai bangsa Indonesia baru pandai mengindentifikasi masalah saja.Bagi Try, ini terkait dengan faktor manusianya. Ia memprihatini kekosongan kepemimpinan sehingga berbagai keputusan sering didahului dan diramaikan oleh tarik-ulur berbagai kepentingan. Try lantas mencontohkan kekhawatirannya mengenai pembangunan monorel yang sudah setahun terakhir mandek. “Dari sisi teknis, ini sebenarnya bisa berakibat fatal,” ujarnya mengingatkan.

Ketua Umum PNBK Eros Djarot menilai keterpurukan Indonesia karena bangsa ini selalu salah pilih. Ia secara khusus menyorot kepemimpinan SBY yang dinilainya sebagai sumber masalah. Menurut Eros, SBY terperangkap dengan politik pencitraannya sendiri sehingga terjebak dalam pemahaman “demokrasi untuk demokrasi”. SBY juga dinilainya mengingkari jati dirinya sendiri sebagai tentara dengan mencitrakan diri sebagai warga sipil sepenuhnya. “Kebimbangan SBY membuat orang menjadi bertanya-tanya,’tentara kok begitu,” ungkap Eros.

Bagi tokoh malari Hariman Siregar, persoalan terbesar bangsa ini adalah ketiadaan kepemimpinan. “Kita bukannya tak punya UU. Yang kita tak punya kepemimpinan,”tegasnya sembari mengingatkan bahwa sebagian kawan-kawannya yang ikut gerakan cabut mandat justru direkrut SBY menjadi penasehatnya.

Hanya Melayani 80 Ribu orang Dalam konteks ekonomi, Sugeng Sarjadi lantas meminta Rizal Ramli yang hadir sebagai undangan untuk juga menyampaikan pandangannya. Menurut mantan menteri ekonomi di era Gus Dur ini, sedari awal ia dan kawan-kawannya pesimis terhadap kinerja pemerintahan SBY. Pasalnya, orang-orang yang diduduki jajaran ekonomi terdiri dari mereka yang disebutnya sebagai penganut aliran internasionalis dan yang korosif terhadap dunia bisnis. Golongan pertama sangat mendahulukan aspek finansial semata sehingga justru mempercepat proses de-industrialisasi yang sebenarnya sudah terjadi pada eranya Megawati. Sebaliknya, kelompok kedua, amat pekat kepentingan bisnisnya sehingga menimbulkan persoalan kredibilitas.

Rizal menyoroti perilaku kelompok pertama yang dinilaianya memanjakan sektor keuangan.Menurut tokoh gerakan mahasiswa 1978 ini, berbeda dengan Amerika Serikat dimana sebagian besarnya warga memang terlibat dalam aktivitas pasar keuangan, di Indonesia, hal itu hanya menjadi mainannya segelintir masyarakat saja. “Pemerintah SBY hanya mengurusi pasar keuangan yang dinikmati mereka yang bependapatan tinggi yang jumlahnya hanya 80 ribu orang saja.”

Sebelumnya, Soegeng Sarjadi juga mengomentari soal Visi 2030. Menurut Sugeng, asumsi pendapatan warga Indonesia bakal 18 ribu dollar US sebenarnya sudah dinikmati segelintir orang di republik ini, termasuk yang menyusun visi 2030 itu. “kalau yang membuatnya kelompok peneliti seperti dari LIPI bisa saya terima. Tapi, kalau influent yang bicara, menurut saya ya tak tau diri,” nilainya.

Dalam forum yang berbeda, ekonom Faisal Basri juga pernah mengomentari keberadaan visi ini.”Masak visi kita dibuat oleh orang yang bermasalah?” gugatnya ketika berbicara dalam acara deklarasi “Tegakan Hukum” di Jakarta beberapa waktu lalu. Ungkapan Faisal ini menegaskan pernyataan Amien Rais yang mengeluhkan hilangnya kejernihan moral sehingga yang baik dan buruk tak lagi jelas.

Bagi Sugeng, Indonesia belum banyak berubah mesti sudah 61 tahun merdeka. Air bersih masih menjadi kemewahan. sarana transportasi masih compang-camping. Ini kembali dipertegas Rizal. Menurutnya, mesti ada kemajuan, tapi dibandingkan negara-negara tetangga, Indonesia kini justru ketinggalan.

Dan, Sugeng pun bertanya, “Dimana pemerintah?”

Bagikan Tulisan Ini:
Wardoyo, S.I.Kom.

Wardoyo, S.I.Kom.

Ketua PWI Kabupaten Banyuasin - Periode 2025–2028

SK PWI Pusat Nomor: 033/PP-PWI/XI/2025

Wartawan Utama Dewan Pers, Anggota DKP PWI Sumsel, dan pegiat advokasi jurnalisme di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Kompetensi Pers: UKW Utama Dewan Pers
Dewan Kehormatan: DKP PWI Sumatera Selatan
Lihat Semua 320 Tulisan
Profil Penulis

Wardoyo, S.I.Kom. adalah Wartawan Tingkat Utama Dewan Pers dan Ketua PWI Banyuasin Periode 2025–2028. Seluruh tulisan ini merupakan arsip pemikiran dan dedikasi profesional.

Lihat Portofolio & Rekam Jejak

Kontak Pengurus PWI

Pilih kontak WhatsApp pengurus harian di bawah ini

Wardoyo, S.I.Kom
Wardoyo, S.I.Kom

KETUA PWI BANYUASIN

H. Gusra Yetri, SH
H. Gusra Yetri, SH

WAKIL KETUA PWI

Deni Arianto
Deni Arianto

SEKRETARIS PWI

Ridho Andi Sucipto, M.Pd
Ridho Andi Sucipto, M.Pd

BENDAHARA PWI