Rapor Para Menteri Menurut Politikus

Wacana seputar pergantian kabinet (reshuffle), memang sudah cukup lama mengemuka. Ketika menyambut dua tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, pada Oktober tahun 2006 lalu misalnya, sejumlah kalangan termasuk para politikus Senayan mulai sibuk mengevaluasi para pembantu Presiden tersebut. Padahal jika dihitung, saat itu belum lagi genap satu tahun SBY merombak kabinetnya.

Salah satu kritik datang dari Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tjahyo Kumolo. Ia menilai, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro sebagai salah satu menteri yang layak diganti. Menurut Tjahyo, Purnomo tidak bertanggung jawab atas berbagai persoalan sumber daya mineral yang terjadi di negeri ini. “Kalau listrik mati, dia justru menyalahkan PLN. Dia sama sekali tidak pernah mengaku bersalah dan bertanggungjawab. Begitu pula ketika terjadi kelangkaan BBM dan minyak tanah, dia malah menyalahkan Pertamina,” ucapnya beberapa waktu lalu.

Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda tidak ketinggalan masuk dalam daftar, yang menurutnya harus diganti oleh Presiden. Ia menegaskan, dalam kinerjanya Menlu sangat tidak optimal, terutama dalam hal diplomasi luar negeri yang ia nilai sangat kedodoran. “Kunjungan Presiden ke luar negeri, tidak pernah dia follow up dengan baik. Sepertinya dia juga perlu dievaluasi,” tutur Tjahyo.

Sedangkan untuk Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddin, ditambahkan Tjahyo, Presiden perlu mengambil sikap yang tegas. Sebab, lanjutnya, figur Hamid terlanjur tercoreng di mata masyarakat, akibat kasus di Komisi Pemilihan Umum serta kasus-kasus yang turut menyeret namanya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasionalm, Sutrisno Bachir, juga pernah ikut sumbang suara, atas kinerja para menteri SBY-JK. Ia menuturkan, bidang yang sebaiknya di-reshuffle oleh SBY adalah bidang ekonomi sektor riil yang sampai saat ini belum begitu bergerak. Padahal, tambahnya, secara keseluruhan makro kondisi ekonomi Indonesia sudah baik.

Ia bahkan menilai, momentumnya juga sudah pas dalam arti figur seorang SBY itu sudah diterima didunia internasional. “Seharusnya sektor riil sudah bisa bergerak dengan kondisi tadi. Tapi ini belum. Kementrian ekonomi dan investasi serta kepastian hukum untuk mendukung kesana yang sangat kurang maksimal,” paparnya panjang lebar.

Sementara itu wakil ketua DPD, La Ode Ida mengatakan, beberapa kementerian memang belum efektif, dalam artian terlalu mubazir jika berdiri sebagai suatau departemen. Ia mengambil contoh Kementrian olahraga, Pemberdayaan Perempuan serta Kementrian lain yang sebetulnya bisa disatukan. “Selain itu, Presiden harus jeli melihat kementrian yang menterinya tidak inovasi, agar bisa dievaluasi,” ujar wakil rakyat asal Sulewesi Tenggara itu.

Meski tidak menyebutkan secara eksplisit siapa saja yang layak diganti, Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga merangkap sebagai Ketua DPR, Agung Laksono menjelaskan, menteri-menteri bidang hukum, ekonomi, sosial dan politik memang perlu segera dievaluasi. Agung menilai, sejumlah menteri memang sudah tidak mampu lagi, menjalankan tugas. “Pokoknya menteri-menteri yang dinilai tidak mampu, dalam menjalankan tugasnya. Terutama di bidang hukum, ekonomi, sosial dan politik. Soal waktu, terserah pada Presiden. Tapi lebih cepat lebih baik,” tegasnya.

Reshuffle atau tidak, memang semua kembali pada Presiden sebagai lembaga yang punya kewenangan penuh atas hal itu. Namun Ketua MPR, Hidayat Nurwahid, mengingatkan, jika Presiden benar-benar ingin merombak kabinetnya, maka sebaiknya segera dilakukan. Pasalnya menurut Hidayat, isu ini jika terlalu lama hanya akan mengganggu kinerja para menteri saja. “Kalau ingin reshuffle, segera dilakukan. Kalau tidak, ya kinerjanya harus ditingkatkan,” imbuhnya kepada wartawan dalam acara Sosialisasi UUD 1945, beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menuturkan, batas waktu yang paling tepat untuk melakukan reshuffle adalah pada pertengan tahun 2007 ini. Sebab menurutnya, situasi sudah tidak kondusif lagi bagi para menteri baru untuk bekerja, mengingat mayoritas dari mereka adalah sama-sama sebagai Politisi juga. “Mayoritas para menteri di Kabinet Indnesia Bersatu adalah kader partai politik. Kalau sudah tahun 2008 atau bahkan 2009, mereka sudah memikirkan bagaimana caranya untuk memenangkan Pemilu. Bukan memikirkan tugas sebagai seorang menteri lagi,” imbuhnya.

Atas alasan tersebut Hidayat mendesak agar perlu memberikan kepastian kepada publik mengenai reshuffle ini. “Jangan sampai polemik ini terus berlarut,” tandasnya.

Jurnal Nasional Selasa, 17 April 2007