Menteri Tanpa Dukungan Kuat Partai Politik Jadi Korban
YOGTAKARTA — Perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) seperti yang diisyaratkan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, Jumat (13/4), diperkirakan akan mencari korban paling mudah yakni para menteri yang tidak memiliki dukungan politik kuat.
Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana di Yogyakarta, Sabtu (14/4), mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap akan memperhitungkan basis politik dari para menteri yang akan diganti. Langkah itu diambil karena pemilihan KIB pada kenyataannya adalah semi parlementer, bukan sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden. Peta kabinet lebih dipengaruhi oleh kemampuan negosiasi partai pendukungnya.
“Perombakan menteri hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik Partai Golkar. Saat ini hanya sedikit kader Golkar yang ditempatkan dalam kabinet, padahal Golkar selama ini terbukti dapat menjadi bamper pada setiap kebijakan yang dibuat presiden,” katanya. Tetapi untuk merealisasikannya, Presiden tidak pernah mendapat momentum yang tepat. Dan saat ini, ketika, menjadi semacam pembenaran sebagai alasan pelaksanaan reshuffle.
Tidak Gegabah
Peran kekuatan politik juga terlihat dengan masih bertahannya Hatta Rajasa sebagai Menteri Perhubungan, meski tuntutan mundur dari arus bawah sangat kuat. Ia yakin, Presiden tidak akan gegabah mengganti Hatta Rajasa. “Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai pengusung Hatta pasti akan membuat perhitungan politik pula jika dia diganti,” katanya kepada Antara, Sabtu.
Dengan pertimbangan politik seperti ini, kata dia, reshuffle yang isunya selalu terdengar pada awal tahun, tidak akan membantu presiden menyelesaikan sisa masa tugasnya dengan baik. “Saat ini yang dibutuhkan adalah pemerintahan yang efektif seperti yang dijanjikan Presiden pada awal tahun lalu,” katanya.
Pemerintahan efektif, kata dia, adalah pemerintahan yang dapat memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat berjalan baik. “Dengan cara itu, paling tidak akan mampu menambal ‘kapal’ supaya tidak karam sampai tujuan,” katanya.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Pemuda dan Olahraga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P) Maruarar Sirait, Kamis, mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta mengevaluasi dan mengukur bidang mana atau kementerian mana yang kinerjanya kurang baik atau tidak jalan. Presiden juga harus tegas, apakah akan ada reshuffle atau tidak. Hal itu perlu karena beberapa waktu lalu Presiden sudah berjanji akan melaksanakan reshuffle kabinet.
Menurut Maruarar, pemerintah harus membuat satu kebijakan dan perubahan. Jika hal itu tidak dilakukan maka tidak tertutup kemungkinan dalam waktu dekat Indonesia akan menghadapi masalah. Ia mengatakan itu karena salah satu faktor utama selama ini yakni bidang ekonomi tidak berjalan, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak tercapai.
Sebelumnya, Wapres Kalla mengisyaratkan dilakukannya reshuffle kabinet dalam waktu dekat. “Reshuffle tidak semua menteri. Tidak sebanyak yang beredar itu lah,” katanya, usai salat Jumat di Jakarta.
Ia mengatakan, perombakan kabinet dilakukan bukan karena alasan politik, tetapi lebih pada perbaikan kinerja. Apalagi saat ini tuntutan efektivitas dan kinerja kabinet yang tinggal 2,5 tahun lagi. [146/L-8/w-51]
