Watak Birokrasi yang Tak Pernah Berubah
Banyak yang telah berubah selama era reformasi. Tapi ada satu hal yang hingga sata ini belum menampakkan tanda-tanda suatu perubahan yang mendasar watak birokrasi pemerintahan.
Problem akut yang menghinggapi birokrasi yang kita amati, banyak kajian-kajian yang menyimpulkan bahwa watak birokrasi kita tidak berubah, dari watak yang sesungguhnya yang terbentuk sejak orde baru. Study transparansi International yang mempromosikan bangsa Indonesia dikatagorikan Bangsa terkorup, adalah salah satu indikatornya.
Kebiasaan untuk memungut fee, uang pelicin dan sejenisnya, untuk mengegolkan suatu proyek masih melenggang dengan aman sentosa dan sejahtera dan menjadi ladang bagi pejabat, Banyak sebenarnya yang mengeluh terhadap suatu kebiasaan ini, bisa tidak watak pemerintah ini berubah yang menjadi pertanyaan kita sekarang? Bayangkan saja bagaimana mutunya sebuah proyek, jika nilainya banyak di sunat!
Kebiasaan main dibawah meja untuk memudahkan urusan, masih merupakan tradisi yang terus dilestarikan para penguasa, dampaknya, kebijakan sebagus apapun tidak akan menghasilkan yang efektif, karena outputnya banyak dipermainkan, dengan cara kebiasaan ”tradisi aparat pemerintah”oleh pelaksana pemerintahan.
Aparat pemerintahan sekarang mempunyai visi, kebijakan yang relevan, bahkan sudah melangkah kearah yang sebenarnya, tetapi pendukung birokrasi yang lain masih jalan di tempat.
Pejabat pemerintahan silih berganti datang dan pergi dengan visi dan kebijakan-kebijakan yang baru tetapi birokrasi masih duduk manis dengan eksistensinya, berjalan dengan watak yang sesungguhnya (aslinya), ibarat anjing menggonggong kafilah berlalu.
Atas dasar itu saya melihat berbagai kasus yang berbeda nyaris hampir sama, tragedi yang memilukan dan memalukan, yang pertama jamaah haji yang kelaparan, dan selanjutnya (kedua) masalah transportasi, pertama kita lihat masalah kebijakan yang ceroboh, yang kedua di bidang transportasi, jajaran birokrasi pelaksana tidak menjalankan sebagaimana mestinya.
Contoh akar persoalanya berbeda, tetapi penyelesaiannya tidak bisa disamakan, dampaknya pada kasus tersebut tuntutan mudur Menteri Agama, memang persoalannya pada kebijakan, yang transportasi begitu pula tuntutan mundur Menteri Perhubungan.
Kedua gambaran tersebut kalau dicerna sangat mahal harganya, jadi bagaimana kalau momentum tersebut dijadikan suatu pelajaran untuk pembenahanm untuk menghasilkan output yang is the best, yang sehat, bersih, transparan dan bertanggung jawab.
