Pilkada DKI Bukan Contoh Ideal

JAKARTA — Jakarta sebagai pusat kekuasaan negara sering disebut sebagai tolok ukur tingkat kesadaran politik masyatakat Indonesia. Namun, hasil polling Lembaga Survei Indonesia (LSI) per April 2007 menyimpulkan bahwa proses politik Pilkada DKI Jakarta tidak bisa dijadikan contoh ideal bagi proses pilkada di Indonesia.

Direktur Eksekutif LSI Saiful Mujani mengatakan, Pilkada DKI Jakarta akan berjalan hanya sebagai ritualisme politik yang mengatasnamakan demokrasi belaka. Karakter politik Pilkada DKI juga dinilai tidak menyentuh substansi atau tujuan politik dilakukannya pilkada.

Saiful menyatakan, kecenderungan itu disebabkan perilaku politik pemilih terhadap gubernur yang tidak banyak dipengaruhi isu-isu publik. Yakni, isu berupa langkah strategis untuk memperbaikan problem sosial, infratruktur, dan suprastruktur ibu kota.

“Banyak isu publik, seperti kasus pengangguran, kemacetan lalu lintas, dan banjir, yang sama sekali tidak digarap,” katanya di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan Thamrin, Jakarta, kemarin. Selain itu, meskipun tingkat partisipasi publik mencapai 91 persen, hal itu tidak memiliki nilai substantif. Sebab, partisipasi itu tidak diikuti keyakinan atau ragu untuk menghasilkan gubernur yang lebih baik.

Yang lebih unik, LSI mencatat bahwa persentase pilihan terbesar, 34 persen, diduduki Fauzi Bowo yang notabene incumbent. Sementara Fauzi tidak memiliki citra kompetensi yang lebih menonjol, terutama dibandingkan dengan Agum Gumelar. Di sisi lain, LSI juga mencatat bahwa kinerja pemerintahan DKI saat ini menunjukkan angka 62 persen lebih buruk, tetapi incumbent masih tetap saja dipilih. “Jadi, buruknya kinerja pemerintah sekarang itu tidak memberikan pengaruh elektoral,” kata alumnus Ohio State University, AS, itu.

Seharusnya, lanjut dia, penilaian negatif atas kinerja pemerintahan daerah itu membuahkan hukuman terhadap calon incumbent dengan sanksi tidak dipilih lagi. Perilaku politik itu tergolong memprihatinkan. Mengingat, warga DKI relatif lebih terpelajar dibandingkan daerah lain. Tetapi, mereka tetap mengabaikan isu-isu publik. “Ini mengkhawatirkan masa depan Indonesia jika kecenderungan perilaku politik pemilih semacam itu merambah ke berbagai daerah,” kata lelaki asal Banten itu.(ak/ward)