Calon Independen Berbahaya Bagi Parpol Yang Tidak Mapan
Berpolitik.com Wacana untuk menghadirkan calon independen, baik untuk pilkada maupun pilpres kembali digaungkan. Ada harapan, kehadiran calon independen dapat mengkoreksi perilaku partai politik yang semakin tidak akuntabel terhadap konsituennya dalam menetapkan kandidat yang dijagokannya.
Menurut pengamat politik dari Universitas Paramadina, Yudi Latief, kehadiran calon independen merupakan ancaman bagi parpol yang merasa dirinya belum mapan. Mereka khawatir, para pendukungnya bakal hengkang jika menilai calon yang diusung parpol tak mencerminkan aspirasinya. Berikut nukilan wawancara singkat berpolitik.com dengan doktor ilmu politik jebolan Australia ini:
Kalau melihat kondisi partai politik saat ini, bagaimana kans kehadiran calon independen?
Jelas sangat dimungkinkan terjadi. Soalnya, kekuatan simpul-simpul masa itu kan sebenarnya masih ada di tangan gerakan-gerakan sosial, kelompok-kelompok keagamaan, dan sebagainya. Kalau memang partai-partai politik sudah mengambil agenda reformasi tanpa melahirkan kepemimpinannya sendiri yang kuat, biasanya pengaruh gerakan-gerakan sosial di dalam politik, berkurang.
Bagaimana dengan kenyataan yang terjadi saat ini?
Kenyataannya sekarang, partai politik tidak mampu mengagregasikan kemampuan masyarakat, tidak mampu menjalankan agenda-agenda reformasi secara konsisten. Oleh karena itu, rakyat juga tidak sepenuhnya mau mewakilkan kemampuannya kepada partai politik.
Apa yang terjadi bila hal itu terus berlanjut?
Dalam situasi seperti itu, kalau partai politik tidak bisa memberikan harapan baru kepada masyarakat dan kemudian ada calon independen, seperti di Aceh, dia kemungkinan besar bisa menang. Itu yang bisa terjadi pada kondisi sosial yang ada sekarang. Dan ini juga sekaligus bisa menjadi semacam check and balance atau controller terhadap partai politik, supaya tidak semena-mena.
Jangan sampai mereka terlena karena semua akses politik dikuasai oleh mereka, sehingga mereka tidak bertanggung jawab terhadap rakyat. Sementara kan rakyat cenderung berpartisipasi hanya sejauh menusuk di TPS saja. Di luar itu, seolah-olah segala urusan bisa diselesaikan oleh partai politik. Tapi dalam kenyataannya kan tidak.
Saat ini RUU paket politik sedang digodok. Bagaimana Anda melihat kemungkinan lolosnya calon independen untuk disahkan dalam undang-undang?
Tentu saja secara ideal harusnya melakukan amandemen konstitusi, dimana calon presiden dimungkinkan dari calon independen. Sebagimana sudah terjadi dilegislatif, calon independen sudah dimungkinkan melalui jalur Dewan Perwakilan Daerah. Pertanyaannya, jika di eksekutif sudah dilakukan, mengapa untuk eksekutif tidak dimungkinkan. Untuk konteks pilkada, Aceh sudah melakukannya.
Amandemen itu kan sulit, apa solusi jangka pendeknya?
Karena amandemen belum mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini, bisa dengan mengubah UU pemilu dan pilpres saja. Intinya, parpol kecil dimungkinkan untuk mengajukan calonnya sendiri. Kalau parpol kecil diberi kesempatan, elemen gerakan sosial bisa membangun kaukus besar untuk mendorong parpol kecil mengusung calon independen.Negoisasi dengan partai kecil pasti ‘lebih murah’. kan. (*)
