Pilkada Jakarta Kehilangan Isu Krusial
Berpolitik–Temuan Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengindikasikan pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta tidak lebih hanya proses ritual saja. Hal itu terlihat dari munculnya bakal calon gubernur (balongub) yang tidak memiliki agenda perubahan positif bagi ibu kota negara.
Padahal, temuan survei yang dilakukan sejak 25 Maret hingga 5 April di lima wilayah Jakarta tersebut menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai buruk oleh mayoritas calon pemilih. Utamanya dalam upaya menanggulangi masalah pengangguran (91%), kemacetan (89%), kemiskinan (76%), pemberantasan korupsi di jajaran Pemprov DKI (74%), polusi udara(74%), penyelesaian masalah banjir (73%), pendangkalan sungai (69%), pengaturan pedagang kaki lima (63%), kriminalitas (58%), dan narkoba (53%).
Kalau dipetakan, persoalan pengurangan jumlah pengangguran dan jumlah kemiskinan menjadi perhatian warga kelas menengah ke bawah. Sedangkan keinginan agar Pemprov DKI segera menuntaskan problem banjir dan kemacetan, menjadi perhatian warga lintas sosial. Sedangkan persepsi warga atas kondisi ekonomi Jakarta saat ini dibanding tahun lalu, 62 persen dari 1012 responden di 102 kelurahan menyatakan, kondisi ekonomi Jakarta lebih buruk dibanding tahun 2007 ini.
Dan dari survei tersebut, tentu ada kinerja Pemprov DKI yang dinilai baik oleh responden. Lima prestasi Pemprov DKI tersebut berkisar pada puasnya pelayanan administrasi (73%), sekolah yang terjangkau warga (69%), pelayanan kesehatan (66%), penghijauan (60%), dan penyediaan sarana air bersih (58%).
”Namun sayangnya, bila dikalkulasi, kinerja negatif masih lebih banyak dibanding kinerja positif dari kerja Pemda DKI,” kata Direktur Eksekutif LSI Saiful Mujani. Akibatnya, semua persepsi atas kinerja Pemprov DKI atas berbagai isu dan kondisi ekonomi Jakarta yang dirasa buruk oleh warga pada umumnya, diyakini mampu menjadi sumber persepsi negatif bagi incumbent, bila pemilih DKI Jakarta benar-benar dianggap rasional. Benarkah?
Foke bukan incumbent
Sebelum pertanyaan itu dijawab, pertanyaan yang muncul sekarang adalah, apakah responden (calon pemilih) yakin bahwa Foke –panggilan Fauzi Bowo– masuk kategori incumbent?
Dari temuan survei yang digelar denga metode multistage random sampling tersebut, ternyata para calon pemilih pada umumnya tidak mampu menghubungkan antara kinerja Pemprov DKI yang mereka anggap buruk, dengan posisi Fauzi Bowo yang jelas-jelas duduk sebagai orang nomor dua di jajaran Pemprov DKI, mewakili Sutiyoso.
Artinya, responden pada umumnya menyadari bahwa Foke mereka anggap hanya sebagai tokoh betawi, Ketua Badan Narkotika Provinsi, Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Betawi, Ketua KONI Provinsi DKI Jakarta, dan jabatan lain di luar jabatannya sebagai wakil gubernur sekarang. Dan kedua, peran Sutiyoso dalam ‘mengelola’ Jakarta jauh lebih besar dan jauh lebih menonjol dibanding Fauzi Bowo.
”Sehingga para calon pemilih pada umumnya menganggap Fauzi Bowo bukan incumbent. Tapi Sutiyoso lah yang mereka anggap incumbent. Karena itu, isu-isu publik menjadi tidak penting dalam menjatuhkan pilihan terhadap Fauzi Bowo,” papar Mujani lebih jauh.
Hal tersebut tergambar dalam temuan LSI. Di antara empat calon yang sejauh ini namanya masih beredar, Agum Gumelar adalah nama yang paling dikenal (92%) dan paling disukai (54%). Urutan kedua adalah Fauzi Bowo, yang dikenal oleh 82% calon pemilih, dan disukai 48% calon pemilih. Sementara Adang dikenal 68%, dan disukai 32% calon pemilih. Posisi terakhir adalah Sarwono yang dikenal 66% dan disukai 37% calon pemilih.
Namun saat ditanya, ‘Siapa yang akan mereka pilih menjadi gubernur DKI Jakarta?’. Pilihan pertama jatuh pada Fauzi 34%, kedua Agum 20% dan Adang 19%, dan urutan ketiga Sarwono yang dipilih oleh 10% calon pemilih.
Sedang untuk mengetahui kecenderungan kuat pilihan akan jatuh ke siapa, saat ditanya ‘siapa yang akan dipilih kalau pemilihan gubernur diadakan pada saat poling digelar?’. 48,9% responden akan memilih Fauzi Bowo dan 28,4% memilih Adang Daradjatun. Selisih suara antara keduanya cukup jauh, yakni 20,5%. Sedangkan yang belum memutuskan ada 22,7% calon pemilig.
”Secara statistik sulit bagi Adang untuk menarik dukungan dari yang belum memutuskan. Apabila Adang mau memenangkan pilkada, dia harus merebut suara warga yang bersimpati kepada Agum Gumelar. Dan dia tidak bisa hanya bersandar pada suara ‘mengambang’. Tapi yang perlu diingat, mesin politik Fauzi Bowo jelas akan juga bekerja,” saran Mujani.
Masyarakat Jakarta bukan pemilih rasional
Lantas, apa penyebab naiknya suara Foke dibanding pada survei sebelumnya? Menurut Mujani, lebih disebabkan pada kenyataan bahwa kedikenalan dan kesukaan calon pemilih pada Foke, ternyata lebih efektif secara elektoral ketimbang pada kandidat lainnya. Dan kedikenalan dan kesukaan calon pemilih kepada Agum Gumelar, bukan dalam konteks calon gubernur yang berkait dengan pilkada Jakarta.
”Para calon pemilih mengenal Agum tidak lebih hanya sebagai seorang tokoh publik yang dikenal luas. Dan merosotnya nilai poling Agum Gumelar, lebih disebabkan karena belum ada kepastian bahwa Agum akan menjadi calon gubernur atau tidak,” kata Mujani.
Selain itu, naiknya suara Fauzi Bowo juga disebabkan karena besarnya peran partai politik menggenjot popularitas Foke. Apalagi koalisi yang mengusung Fauzi Bowo saat ini jumlahnya mencapai 16 partai politik yang merangkul ideologi dari berbagai lapisan kelas sosial dan ideologi.
Nah, persoalannya sekarang, bila melihat pemprov DKI yang punya kinerja buruk tetapi kenyataannya Fauzi Bowo masih memperoleh suara besar dalam survei tersebut, apakah itu menggambarkan calon pemilih Jakarta yang tidak lagi rasional?
Menurut Mujani, calon pemilih Jakarta pada survei tersebut berlangsung, bisa dianggap tidak rasional. Pasalnya, isu-isu publik yang sangat krusial seperti tingginya tingkat pengangguran, kemacetan lalu-lintas, dan ketidakmampuan Pemprov DKI mengatasi banjir, menjadi tidak penting dalam menentukan pilihan terhadap Fauzi Bowo.
”Masyarakat pemilih di Jakarta lebih mempersoalkan public goods, dibandingkan public values. Artinya, sebagian besar pemilih Jakarta tidak suka dengan isu-isu ‘identitas Islam’ yang punya peluang mengganggu publik Jakarta ke depan. Dibanding dengan tiga persoalan isu krusial tersebut. Karena itulah pilkada Jakarta kali ini tidak lebih sebagai ritual politik yang kurang bermuatan substansi untuk perbaikan Jakarta ke depan,” tutup Mujani. (*)
