Pilkada DKI, Putra Daerah Bukan Faktor Penting
JAKARTA–MIOL: Isu putra daerah dinilai bukan lagi menjadi isu utama dalam pilkada gubernur DKI Jakarta mendatang. Aspek putra daerah tidak akan menjadi preferensi memilih bagi calon pemilih DKI.
Kecenderungan tersebut berbeda dengan kondisi di daerah lain yang umumnya justru sangat mendukung putra daerah. Sebagaimana diperlihatkan dari hasil survei LSI tentang rasa kedaerahan.
Dari 1.109 responden, kebanyakan ingin putra daerahnya menjadi bupati atau gubernur dengan preferensi masing-masing 47% dan 46%.
Namun, menurut pengamat LIPI Al Fitra Salam, hasil survei tersebut tidak berlaku bagi DKI Jakarta. Menurutnya, berbeda dengan daerah lainnya, isu putra daerah bukanlah isu sentral di DKI saat ini.
Hal itu, katanya, bukan lagi menjadi persoalan bagi para pemilih atau warga DKI. Sebaliknya, yang menjadi titik berat persoalannya adalah penilaian atas kinerja para kandidat calon gubernur (cagub).
“Pemilih di Jakarta itu tidak mempersoalkan itu orang Jakarta atau tidak. Bagi pemilih yang penting adalah track record atau prestasi calon,” ujarnya di Jakarta, Selasa (20/3).
Bagi warga DKI, jelasnya, yang paling utama adalah kemampuan cagub mengatasi berbagai persoalan yang ada di DKI. Diantaranya adalah masalah keamanan dan banjir “Itu yang ada dalam pikiran pemilih.”
Faktor penentu kedua, tambahnya, adalah sosok pemimpin yang berwibawa dan tangguh. Mereka harus ‘bertangan besi’ untuk bisa meneruskan semua program yang sudah ada saat ini. Khususnya menegakkan keamanan, ketertiban dan disiplin.
Itu sebabnya, siapa pun gubernur yang periode 2007-2012 nanti, tandasnya, harus bisa menyamai sosok Sutiyoso. “Saya kira ini butuh orang yang cukup superman-lah untuk Jakarta ini,” cetusnya.
Ditanya tentang siapa yang akan menang dalam pilkada DKI, Fitra mengatakan Fauzi Bowo berpeluang besar. Pasalnya, selain telah lama berkarir di pemda DKI, Fauzi juga lebih memahami kondisi dan masyarakat DKI dibanding kandidat lainnya.
Bentuk dukungan tersebut, jelasnya, sebenarnya bisa diukur dari mengerucutnya dukungan politik dari partai-partai di DKI yang berkoalisi mengusung namanya.
Yang jelas, tandasnya, politik uang tidak akan terlalu menentukan untuk pilkada mendatang. Alasannya, selain sistem pemilihannya langsung, pendidikan politik warga DKI sudah jauh lebih kritis.
“Karena pemilih di Jakarta kelas menengah ke atas, saya kira tidak akan banyak tertarik politik uang,” jelasnya.
Ia menambahkan, yang harus diwaspadai dalam pilkada DKI mendatang adalah sosialisasinya. Bila hal itu tidak dilakukan cukup baik, dikhawatirkan jumlah pemilihnya akan terbatas.
“Atau golput-nya cukup besar. Apalagi kalau sosialisasi terhadap figur-figurnya tidak berarti, saya khawatir masyarakat Jakarta cuek dengan pilkada,” ujarnya mengingatkan. (Rdn/OL-06)
