PKS Tolak Reshuffle Bernuansa Politik
JAKARTA – Rencana istana untuk me-reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu ternyata belum dikonfirmasikan ke sejumlah partai politik pendukung pemerintah.
Presiden DPP PKS Tifatul Sembiring mengaku, pihaknya belum menerima informasi apa pun dari istana terkait reshuffle. “Kami belum dikonfirmasi. Jika benar akan dilakukan, kami tentu diajak bicara,” katanya kemarin.
Tifatul menambahkan, pihaknya akan menghormati hak prerogatif presiden, khususnya untuk melakukan reshuffle kabinet. “Sebenarnya kami setuju saja, tapi reshuffle itu hendaknya dilakukan berdasar hasil evaluasi objektif terhadap kualitas kinerja menteri terkait,” ujarnya.
PKS akan menolak jika reshuffle kabinet dilakukan karena pertimbangan politis atau intervensi partai politik. Karena itu, presiden harus menjelaskan alasan mendasar penggantian menteri secara transparan. “Ini penting supaya tidak ada kesalahpahaman publik,” jelasnya.
Bagi Tifatul, reshuffle itu hendaknya juga diikuti dengan standar ukuran keberhasilan kinerja yang jelas menteri terkait. “Kalau ada standar, nanti pertanggungjawabannya jelas,” katanya.
Sekjen DPP PAN Zulkifli Hasan juga mengaku belum dikonfirmasi istana terkait rencana reshuffle tersebut. “Kami belum dikabari karena rombongan PAN baru saja pulang umrah,” tuturnya. Dia mengatakan, pihaknya tidak menolak rencana reshuffle.
Bahkan, PAN merupakan bagian dari garda depan yang sejak awal menyerukan perlunya reshuffle. Meski demikian, penggantian itu tidak akan efektif jika dilakukan sekarang. “Harus sejak awal tahun kemarin, jadi momentumnya terlambat,” katanya.
Sebab, lanjut dia, pergantian menteri akan senantiasa menyita banyak waktu bagi pejabat untuk melakukan adaptasi di lingkungan kerja. “Setelah menteri diganti, pasti juga diikuti dengan pergantian pejabat eselon I,” tukasnya.
Untuk beradaptasi, dibutuhkan waktu enam bulan hingga satu tahun. “Tapi, kalau pemerintah tetap mau reshuffle, itu haknya,” ujar ketua Fraksi PAN tersebut. (aku/cak)
