Golkar: Amandemen setelah Pemilu 2009
YOGJAKARTA – Di tengah semakin derasnya desakan amandemen kelima UUD 1945, Partai Golkar menyatakan penolakannya. Mereka tidak menginginkan amandemen sebelum Pemilu dan Pilpres 2009. Suara penolakan Golkar itu tentu sangat signifikan. Sebab, beringin adalah partai yang kursinya di DPR terbanyak.
Menurut Ketua DPP PG Andi Mattalatta, Golkar khawatir amandemen mengganggu pembahasan RUU Paket Politik dan persiapan Pemilu 2009. “Kasihan KPU dan masyarakat. Karena pembahasan RUU Paket Pemilu akan menghabiskan waktu dan tenaga,” ujarnya saat memberikan keterangan resmi Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) Partai Golkar kemarin. Acara di Jogjakarta itu berlangsung 13-15 April ini.
Rakornas yang dibuka di Kraton Jogjakarta itu dihadiri Ketua Umum Jusuf Kalla. “Meski rapat konsultasi tidak akan mengambil keputusan, kita akan membuat kesepakatan-kesepakatan,” ujar Kalla sebelum acara jamuan makan malam bersama Sri Sultan Hamengku Buwono X tadi malam.
Rapat konsultasi juga akan membahas hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyatakan popularitas PG menurun drastis. Bahkan, tersiar santer kabar bahwa rapat di Jogjakarta juga akan menampung wacana dari pengurus DPD PG tentang kemungkinan reshuffle. “Karena acaranya pertemuan informal, rapat konsultasi akan bersifat tertutup,” ujar Ketua DPP Partai Golkar Syamsul Muarif yang mendampingi Andi Mattalatta.
Dari keterangan dua pimpinan pusat PG itu juga tergambar jelas kekhawatiran terhadap hasil survei LSI. Karena itu, dalam acara tersebut, juga diundang Direktur Lembaga Survei Indonesia Saiful Mujani dan Lingkaran Survei Indonesia Denny J.A. “Tapi, Pak Denny tidak bisa hadir,” kata Syamsul.
Diundangnya para pentolan lembaga survei bertujuan untuk meminta masukan bagi PG terkait turunnya pamor partai beringin tersebut. “Apakah kinerja legislatif dan eksekutif juga ikut mempengaruhi. Karena kalau masyarakat sudah tidak percaya dengan parpol, itu bahaya bagi demokrasi,” tandas Syamsul.
Dalam kaitan dengan hal itu, Jusuf Kalla mengingatkan bahwa demokrasi tanpa partai politik tidak akan bisa jalan. Karena itu, PG sebagai partai terbesar di Indonesia akan memberikan warna tersendiri terhadap demokrasi Indonesia. (cak)
