PPP Ogah Mengemis, PBB Gamang
JAKARTA — Reshuffle kedua yang rencananya diumumkan hari ini menyisakan dampak psikologis bagi partai-partai yang kadernya dicopot. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) paling merasakan dampak tersebut.
Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifudin mengatakan, pada dasarnya PPP berpandangan bahwa jabatan itu amanat dan kepercayaan. Tapi, kalau amanat tersebut ditarik, itu menandakan pemberi amanat tidak lagi percaya. “Tampaknya, PPP tidak dipercaya lagi oleh presiden,” katanya kemarin.
Jadi, lanjut dia, sudah tidak pada tempatnya lagi jika PPP memaksa presiden untuk terus percaya kepada kader PPP yang mendapat amanat itu.
Seperti diketahui, dalam reshuffle kali ini, Presiden SBY akan mencopot Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PPP Saifullah Yusuf dari posisi menteri pembangunan daerah tertinggal dan kader PPP Sugiarto dari Meneg BUMN.
Karena itu, tegas Lukman, PPP segera melakukan rapat khusus untuk mengevaluasi format dukungan terhadap pemerintah. “Evaluasi segera dilakukan setelah ada kepastian formasi reshuffle,” tuturnya.
Lukman mengatakan, pihaknya juga akan melibatkan pengurus PPP di level daerah untuk menentukan sikap dan posisinya di hadapan pemerintah. Evaluasi bisa tetap memberikan dukungan kepada SBY-Kalla atau justru tidak mendukung lagi. “Semua bergantung hasil reshuffle,” jelasnya.
Formasi dukungan itu juga akan bergantung pada sikap SBY terhadap PPP. Sementara ini, PPP menyerahkan sepenuhnya kepada presiden, apakah PPP masih dinilai sebagai mitra koalisi pemerintah atau tidak. Jika Saifullah dan Sugiarto dicopot, lanjut Lukman, representasi PPP di kabinet tinggal Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali yang juga ketua umum DPP PPP.
Bachtiar Chamsyah tidak dinilai sebagai representasi PPP. Sebab, ketua MPP DPP PPP itu dipilih sebagai menteri pada awal terbentuknya Kabinet Indonesia Bersatu bukan sebagai kader PPP. Dia diangkat jadi menteri karena salah satu tim sukses inti pasangan SBY-Kalla.
“Jadi, semua berpulang pada SBY, apakah hanya akan mencukupkan pada satu kader dari PPP. Yang pasti, kami tak akan mengemis,” ujarnya.
PBB juga tengah gamang menyikapi pencopotan kadernya, Yusril Ihza Mahendra, dari posisi Mensesneg. Ketua DPP PBB Ali Muchtar Ngabalin menyayangkan sikap Presiden SBY yang tidak menggunakan parameter objektif dalam mengganti para menteri-menterinya.
Presiden, kata Ngabalin, lebih suka menggunakan parameter desakan masyarakat dan opini publik sebagai alasan untuk memberhentikan para pembantunya. “Sikap itu sangat disayangkan,” katanya.
“Saya ingatkan SBY, Yusril merupakan salah seorang pemilik saham pemerintahan saat ini,” ujarnya. Sebab, lanjut anggota Komisi I DPR itu, pemerintahan ini dibangun atas koalisi tokoh yang terdiri atas SBY, Kalla, dan Yusril.
Saat mengonfirmasi Wapres Jusuf Kalla, diterima kejelasan bahwa dia tidak tahu-menahu tentang penggantian Yusril. “Bisa jadi itu sikap presiden sendiri,” cetusnya.
Meski demikian, PBB tidak akan meminta jatah kursi di kabinet sebagai pengganti posisi Yusril sebelum presiden meminta sendiri. “Silakan saja presiden yang tentukan. Lagi pula lucu kalau kami tidak diminta tapi menawar-nawarkan diri,” katanya. Cara itu juga tidak baik secara etika politik. “Kami tidak pilih posisi ancam-mengancam, itu bukan karakter kami,” tegasnya.
Indopos | Senin, 07 Mei 2007
