Mencermati Sikap Parpol, Menanti Kabar Ma’ruf
Berpolitik.com– Meski akhirnya ditunda, publik mendapat kepastian Kabinet Indonesia Bersatu memang akan kembali dirombak.Pertanyaan menyeruak, mengapa ditunda?
Penundaan itu terbilang mendadak.Tak pelak, sejumlah kalangan pun kecele, termasuk sejumlah orang yang sering disebut-sebut sebagai lingkaran dekatnya. Mereka ini sebenarnya sudah siap-siap berangkat ke Bali. Sebagaimana diberitakan, rencana reshuffle jilid II rencananya hendak diumumkan di Istana Tampak Siring, Bali.
Menurut sumber berpolitik.com, salah satu alasan penundaan reshuffle adalah menunggu kepastian kesehatan Mendagri M. Ma’ruf yang tengah di rawat di RS Gatot Soebroto yang terkena serangan jantung. Rencananya, untuk mendapat perawatan yang lebih intensif, Ma’ruf akan dirawat di salah satu rumah sakit terkemuka di Singapura.
Di luar alasan ini, penundaan juga dilakukan karena SBY merasa perlu mecermati sikap partai.
PKS, umpamanya. Pada perayaan Miladnya yang ke 9 di Hotel Bidakara, Sabtu lalu(21/4, partai ini menganugerahkan PKS Award kepada Presiden SBY sebagai Tokoh Pemberantas Korupsi dan memberikan dukungannya kepada pemerintahan SBY untuk terus memberantas korupsi.
Namun, sehari sebelumnya, dalam acara seminar ekonomi yang terkait Milad tersebut, Ketua Bidang Ekuintek DPP PKS M. Shohibul Iman, P.hd, menyatakan, masalah terbesar dalam pemerintahan SBY-JK adalah masalah implementasi kebijakan dan penegakan hukum. Komitmen-komitmen pemerintah terang Shohibul berlimpah, namun sedikit sekali yang dapat terealisasi.
Secara khusus, kata Shohibul sebagaimana diberitakan dalam pk-sejahtera,org, pemerintahan SBY gagal memberikan kesejahteraan rakyat. Ini ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin dan meroketnya angka pengangguran. Pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 39,05 juta orang atau 17,75 %, sedang pada tahun 2004 hanya 36,10 juta atau 16,66%.
Sedangkan Presiden PKS Tifatul Sembiring di sela-sela acara Milad itu menyatakan, PKS tidak mempermasalahkan jika tiga kadernya dicopot dari jajaran kabinet. Ia menegaskan, kinerja kader-kadernya terbilang baik. Yang menarik, Tifatul sama sekali tidak menyebut sikap partainya jika benar-benar PKS kehilangan kursi di kabinet.
PKB memberikan sinyal yang menarik. Ketua umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan reshuffle merupakan hak preogratif presiden dan partainya tak akan mengubah dukungan meski jatahnya dalam kabinet tak bertambah. “Kami akan tetap memberikan dukungan selaku mitra pemerintah,” ujar sesuai acara peringatan hari bumi yang digelar PKB di kantor DPP-nya Minggu (22/4) kemarin.
Meski begitu, Muhaimin menegaskan, menegaskan, posisi PKB saat ini adalah mitra kritis pemerintah. Yakni partai yang mendukung setiap kebijakan prorakyat dan akan mengkritisi setiap kebijakan yang dinilai menyimpang dari kemaslahatan umat.
PPP yang mulanya bersikukuh menolak reshuffle, sudah mulai melonggarkan sikapnya. Partai berlambang Ka’bah ini sudah eksplisit melepas Sugiharto yang selama ini disebut-sebut sebagai representasi PPP. Sebelumnya, beredar informasi, PPP juga bakal kehilangan satu kursi menteri lainnya yang ditempati Saefullah Yusuf.
