Hukum & Keadilan
2 mnt baca • 4 pembaca

Perkiraan Muka-muka Baru di Kabinet

Wardoyo, S.I.Kom.
Wardoyo, S.I.Kom. Ketua PWI Kabupaten Banyuasin - Periode 2025–2028
Kamis, 19 April 2007

JAKARTA– Isu perombakan kabinet yang terus berembus membuat sejumlah kalangan juga ikut mendesak Presiden mengganti sejumlah menteri, sekaligus mengajukan beberapa calon yang dinilai layak masuk Kabinet Indonesia Bersatu (KIB).

Ahli ilmu hukum tata negara dari Universitas Andalas Saldi Isra mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengganti Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin.

Kedua menteri itu dinilai mempunyai persoalan hukum yang serius terkait pencairan uang Rp 90 miliar milik Tommy Soeharto. “Menteri-menteri yang mempunyai persoalan hukum seperti inilah yang justru merusak citra pemerintahan Yudhoyono,” katanya kepada wartawan sesuai peluncuran buku “Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi” karya Prof Dr Jimly Asshiddiqie SH, di Jakarta, Selasa (17/4).

Saldi juga menyatakan kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga diduga melibatkan Hamid Awaludin.

Sebelumnya, ahli politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit menyebutkan sejumlah menteri yang dinilai memperburuk citra pemerintahan Yudhoyono dan Kalla. “Mereka harus diganti,” tukasnya.

Mereka adalah Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin, Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni, Menteri Kehutanan MS Kaban, Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menteri Dalam Negeri M Ma’ruf, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, dan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Saifullah Yusuf.

Tidak Mampu

Menurut Arbi, kecuali M Ma’ruf, menteri-menteri tersebut harus diganti karena tidak mampu bekerja dan patut diduga melakukan tindak pidana korupsi. “Pak Ma’ruf harus diganti karena beliau sakit, sedangkan yang lain dianggap tidak mampu dan diduga terkait tindakan korupsi yang mereka lakukan. Gantilah mereka dengan orang-orang yang lebih baik,” katanya.

Hari-hari terakhir ini di tengah masyarakat beredar tujuh menteri yang harus diganti, yakni Yusril Ihza Mahendra, Hamid Awaludin, Hatta Rajasa, M Ma’ruf, Aburizal Bakrie, Menneg BUMN Sugiharto, dan Menteri Pertanian Anton Apriyantono.

Selain menteri yang layak diganti, muncul pula sejumlah nama yang diusulkan masuk dalam kabinet. Partai Golkar telah mengajukan 11 nama yang dianggap layak menduduki jabatan menteri, di antaranyaAndi Mattalata, Burhanuddin Napitupulu, Theo Sambuaga, Priyo Budi Santoso, Yuddy Chrisnandi, Samsyul Maarif dan Muladi.

Selain itu juga muncul nama Fadel Muhammad yang dikabarkan bakal menggantikan Saifullah Yusuf dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Chappy Hakim yang dinominasikan menduduki jabatan menteri perhubungan menggantikan Hatta Rajasa. Untuk jabatan menteri yang mengurus masalah transportasi ini juga ada kandidat lain, yakni Kapolri Jenderal Polisi Sutanto. [E-8/B-14/A-16]

Bagikan Tulisan Ini:
Wardoyo, S.I.Kom.

Wardoyo, S.I.Kom.

Ketua PWI Kabupaten Banyuasin - Periode 2025–2028

SK PWI Pusat Nomor: 033/PP-PWI/XI/2025

Wartawan Utama Dewan Pers, Anggota DKP PWI Sumsel, dan pegiat advokasi jurnalisme di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Kompetensi Pers: UKW Utama Dewan Pers
Dewan Kehormatan: DKP PWI Sumatera Selatan
Lihat Semua 320 Tulisan
Profil Penulis

Wardoyo, S.I.Kom. adalah Wartawan Tingkat Utama Dewan Pers dan Ketua PWI Banyuasin Periode 2025–2028. Seluruh tulisan ini merupakan arsip pemikiran dan dedikasi profesional.

Lihat Portofolio & Rekam Jejak

Kontak Pengurus PWI

Pilih kontak WhatsApp pengurus harian di bawah ini

Wardoyo, S.I.Kom
Wardoyo, S.I.Kom

KETUA PWI BANYUASIN

H. Gusra Yetri, SH
H. Gusra Yetri, SH

WAKIL KETUA PWI

Deni Arianto
Deni Arianto

SEKRETARIS PWI

Ridho Andi Sucipto, M.Pd
Ridho Andi Sucipto, M.Pd

BENDAHARA PWI