PKS Siap Jika Menterinya Dicabut
JAKARTA– Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengatakan, pihaknya akan menerima konsekuensi berkenaan dengan rencana perombakan kabinet, termasuk jika mentrinya diganti.
“Kalau mau dicabut tiga-tiganya juga monggo (silakan). Kita siap-siap saja, yang penting masalah bangsa ini dapat selesai,” kata Tifatul usai memberi sambutan dalam puncak Milad (Ulang tahun) PKS ke-9 di lapangan Masjid Al Azhar Jakarta, Minggu.
Tifatul mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya hak prerogatif Presiden untuk melakukan reshuffle terutama dalam kaitannya dengan sejumlah nama yang perlu masuk di kabinet.
“PKS tak menawarkan kader. Ada 220 juta rakyat Indonesia dan presiden bisa memilih dari mereka yang terbaik. Jika PKS mau diakomodasi silakan, tapi jika tidak juga silakan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Tifatul berharap, penggantian kabinet dilakukan untuk mencari solusi bagi permasalahan bangsa bukan karena adanya tekanan partai politik.
“Kalau obyektif demi perbaikan bangsa, maka itu jadi solusi bagi permasalah bangsa. Tapi kalau ada tekanan partai, maka itu adalah solusi partai. Selain itu, kalau tahun ini (pemerintah) berhasil ditekan partai politik, maka tahun depan bisa ditekan lagi,” tegasnya.
Menurut dia, persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah tingginya angka kemiskinan dan pengangguran serta belum bergeraknya sektor riil. Hal itu, ditunjukkan dengan tingginya jumlah angka pengguran dan sedikitnya lapangan pekerjaan.
“Kita usul yang di-reshuffle (diganti) menteri-menteri bidang ekonomi. Kalau boleh saya sebut, menteri terkait adalah Menko Perekonomian Boediono, Menkeu Sri Mulyani, Mendag Mari Elka Pangestu, Menperin Fahmi Idris, dan Menkop UKM Suryadharma Ali,” katanya.
Perombakan di sektor ekonomi, lanjut Tifatul, diperlukan karena untuk mengantisipasi gejolak sosial. Karena jika sektor riil tidak jalan, dikhawatirkan akan terjadi gejolak sosial bahkan kerusuhan sosial.
“Jangan sampai itu terjadi, karena kalau sudah terjadi pada satu titik, akan merembet pada titik yang lain dan untuk menyelesaikannya, maka tim tersebut harus dirombak,” katanya.
Soal waktu, Hidayat menambahkan, perombakan bisa dilakukan secepatnya dengan perhitungan waktu kinerja menteri yang baru. (Ant/OL-06)
